Blora, MEMANGGIL.CO - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana masih melakukan pengukuran topografi sekaligus menyusun desain penanganan darurat di sejumlah lokasi terdampak fenomena tanah gerak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana, Agus Yanto, mengatakan pengukuran dilakukan di dua titik, yakni Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo, serta Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan.
“Saat ini masih tahap pengukuran topografi dan penyusunan desain penanganan darurat. Hasilnya nanti jadi dasar pekerjaan di lapangan,” kata Agus, ditulis Senin (12/1/2026).
Ia menjelaskan, penanganan darurat akan difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air, terutama di area yang dekat dengan sungai dan permukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pergerakan tanah semakin meluas.
Selain itu, BBWS Pemali Juana bersama Dinas PUPR, BPBD Kabupaten Blora, serta instansi terkait juga melakukan pengecekan kondisi lereng, sistem drainase, dan potensi dampak terhadap infrastruktur di sekitar lokasi terdampak.
Fenomena tanah gerak di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, terjadi pada Senin (22/12). Peristiwa tersebut menyebabkan penurunan tanah sekitar 50 hingga 70 sentimeter dengan panjang rekahan mencapai sekitar 200 meter. Akibatnya, tiga rumah warga mengalami kerusakan kategori sedang.
Sementara itu, tanah gerak juga terjadi di Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, pada Jumat (2/1). Penurunan tanah di lokasi ini tercatat sedalam 15 hingga 30 sentimeter dengan panjang rekahan sekitar 100 meter. Dua rumah warga mengalami rusak sedang, sementara tiga rumah lainnya dalam kondisi terancam.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Blora, Surat, mengatakan penanganan awal direncanakan dengan pembangunan bronjong atau turap di tepi sungai serta perbaikan sistem drainase.
“Penanganan awal difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air tanah sepanjang sekitar 30 meter,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk penanganan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu hasil kajian teknis lanjutan.
