Pati, MEMANGGIL.CO - Kabupaten Pati sedang berada di titik paling rapuh dalam sejarah kepemimpinan daerahnya. Ketika hujan mengguyur tanpa ampun dan banjir merendam permukiman warga, kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Pati Sudewo datang seperti gelombang kedua yang menghantam kepercayaan publik.
Air bah yang meluap di sejumlah kecamatan bukan lagi cerita baru bagi warga Pati. Setiap musim hujan, sawah terendam, jalan desa terputus, rumah-rumah dikepung genangan. Namun tahun ini, banjir terasa lebih pahit. Di tengah warga berjibaku menyelamatkan harta dan nyawa, kepala daerah justru harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
OTT KPK terhadap Sudewo membuka kembali luka lama yang selama ini hanya dibicarakan pelan di warung kopi dan forum warga terkait dugaan praktik jual beli jabatan perangkat desa. Isu ini bukan sekadar perkara politik, melainkan menyentuh langsung urusan hidup masyarakat desa, termasuk soal kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Perangkat desa adalah garda terdepan dalam pengelolaan lingkungan, penataan drainase, pengawasan sungai, hingga respons awal saat banjir datang. Ketika jabatan itu diduga diperoleh bukan karena kapasitas dan integritas, melainkan transaksi, maka dampaknya nyata yaitu desa kehilangan fungsi perlindungannya.
“Kalau perangkat desanya sibuk urus kepentingan sendiri, siapa yang peduli sungai dangkal, saluran mampet, dan tanggul jebol?” keluh seorang warga Kecamatan Juwana yang rumahnya terendam hingga setinggi pinggang.
Banjir di Pati tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata ruang dan lemahnya pengawasan di tingkat desa. Alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, dan rusaknya daerah resapan air berlangsung bertahun-tahun tanpa pengendalian serius.
Dalam kondisi seperti ini, desa seharusnya menjadi benteng pertama mitigasi bencana. Namun dugaan praktik percaloan jabatan justru membuat desa rawan disandera kepentingan.
OTT KPK ini menjadi pukulan telak bagi citra kepemimpinan Sudewo yang selama ini dikenal dekat dengan masyarakat. Bagi publik, kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kelalaian tata kelola yang berujung pada banjir berkaitan dengan rusaknya sistem pemerintahan dari bawah?
Aktivis lingkungan dan tata kelola pemerintahan di Pati menilai, peristiwa ini harus dibaca sebagai satu rangkaian krisis.
“Banjir adalah akibat. OTT adalah alarm. Akar masalahnya ada pada tata kelola yang tidak sehat, terutama di level desa,” ujar seorang pengamat kebijakan publik lokal.
Kini warga Pati berada di persimpangan harapan dan kekecewaan. Mereka berharap banjir segera surut, namun juga menunggu apakah proses hukum akan benar-benar membuka tabir persoalan yang selama ini hanya menjadi desas-desus.
Lebih dari sekadar penetapan tersangka, masyarakat menuntut pembenahan menyeluruh dari pengisian jabatan perangkat desa hingga kebijakan lingkungan yang berpihak pada keselamatan warga.
Di tengah genangan air dan sorotan KPK, Pati sedang diuji. Apakah tragedi banjir dan OTT ini akan menjadi momentum perubahan, atau justru menambah panjang daftar ironi kepemimpinan daerah.
Bagi warga, jawabannya bukan lagi soal janji, melainkan tindakan nyata setelah air surut dan kasus hukum berlanjut.
