Yogyakarta, MEMANGGIL.CO - Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menjadi sorotan publik usai BEM UGM mengirim surat terbuka kepada UNICEF terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat yang dikirim pada 6 Februari 2026 itu disebut sebagai respons atas tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga tidak mampu membeli alat tulis.
Dalam surat tersebut, BEM UGM menyoroti prioritas anggaran negara serta meminta perhatian lebih terhadap pemenuhan hak dasar anak, khususnya akses pendidikan.
Selain itu, BEM UGM juga menyoroti kesenjangan antara capaian statistik yang kerap dipaparkan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.
Dalam surat tersebut, Tiyo menyebut angka-angka yang disampaikan pemerintah dinilai tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Ia bahkan menyindir bahwa kebijakan yang diambil terkesan tidak berpijak pada realitas sosial yang ada.
Tiyo Ardianto diketahui merupakan mahasiswa Program Sarjana Filsafat UGM yang masuk pada 16 Agustus 2021 dan hingga Semester Genap 2024/2025 masih berstatus aktif.
Di lingkungan kampus, ia dikenal sebagai aktivis yang kerap menyuarakan sikap kritis terhadap kebijakan publik.
Menanggapi langkah BEM UGM, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa program MBG sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta harapan lembaga internasional.
“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF,” ujar Pigai. (23/02/2026)
Ia menegaskan bahwa kritik diperbolehkan sepanjang untuk perbaikan program, bukan untuk meniadakan.
“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, polemik antara kritik mahasiswa dan respons pemerintah tersebut masih menjadi perbincangan publik.
