Surabaya, MEMANGGIL.CO - Pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan layanan bagi jemaah segera diwujudkan Pemerintah Indonesia.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy mengatakan proyek tersebut kini memasuki tahap awal, termasuk pembebasan lahan.
Muhadjir menjelaskan Kampung Haji akan dibangun dikawasan Jabal Hindawiyah, dengan jarak sekitar 2 hingga 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.
“Lokasinya sangat dekat, nanti akan ada akses khusus seperti tunnel (terowongan) agar jemaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jemaah lain,” kata Muhadjir usai menghadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Kamis (30/04/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah juga telah menyiapkan tiga tower yang mampu menampung sekitar 1.600 jemaah.
Tower tersebut diharapkan bisa mulai digunakan pada musim haji tahun depan setelah pengelolaannya diambil alih oleh Danantara.
Muhadjir menambahkan proyek Kampung Haji merupakan visi jangka panjang yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah 40 tahun kita bermimpi punya Kampung Haji. Sekarang mulai direalisasikan,” ujarnya.
Dalam pengembangannya, kawasan tersebut direncanakan berdiri ratusan tower hunian yang dapat menampung sebagian besar jemaah haji Indonesia.
Dari total kebutuhan lahan sekitar 84 hektare, saat ini sekitar 54 hektare sedang dalam proses pembebasan.
Muhadjir menegaskan pembiayaan proyek tidak akan bergantung pada APBN, melainkan melalui skema investasi yang dikelola Danantara dengan melibatkan investor, termasuk dari Arab Saudi.
Menurutnya, persetujuan pembangunan Kampung Haji juga menjadi langkah besar karena Pemerintah Arab Saudi harus melakukan penyesuaian regulasi terkait kepemilikan properti oleh negara lain.
“Kita tidak sendirian, investor yang akan masuk dari Saudi Arabia, para pengusaha, termasuk kerajaan juga akan ikut ambil bagian,” jelasnya.
Ke depan, keberadaan Kampung Haji diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan jemaah Indonesia, sekaligus menekan biaya haji agar lebih terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga sedang mencari skema pembiayaan tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk menutup kebutuhan operasional tanpa membebani jemaah.
“Presiden menekankan tidak boleh ada pembebanan beban bagi jemaah terkait kenaikan aftur. Skema pendanaannya sedang kami siapkan dan ditargetkan selesai pada Juni,” terang Muhadjir.
