Tuban, MEMANGGIL.CO – Rencana pembahasan persoalan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi antara DPRD Kabupaten Tuban dengan para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terpaksa batal digelar.
Kondisi tersebut membuat legislatif kecewa lantaran agenda tersebut dinilai penting untuk mencari solusi atas berbagai keluhan masyarakat.
Rapat yang digagas Komisi III DPRD Tuban itu sebelumnya dijadwalkan menghadirkan para pelaku usaha SPBU dan pihak pengawas distribusi BBM. Namun, banyak pemilik SPBU yang tidak hadir sehingga rapat akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan ulang.
Anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim, mengungkapkan pihaknya menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pemilik SPBU dalam agenda tersebut. Padahal, rapat itu bertujuan untuk mengurai berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Tuban.
"Rapat tidak jadi dan dijadwalkan ulang, agar persoalan-persoalan yang ada segera ada solusinya," ujar Luqmanul Hakim, Selasa, (28/7/2026).
Menurutnya, DPRD Tuban menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Beberapa di antaranya seperti kondisi Pertalite yang kerap dikeluhkan masyarakat hingga petani yang mengalami kesulitan memperoleh Solar subsidi untuk kebutuhan usaha.
"Kita ingin mengurai masalah tersebut agar tidak ada yang main-main dengan kuota subsidi," tegas politisi muda Partai NasDem tersebut.
Ia menambahkan, persoalan distribusi BBM bersubsidi harus menjadi perhatian bersama. Sebab, BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan.
DPRD Tuban berharap pada agenda rapat berikutnya seluruh pihak terkait dapat hadir, sehingga persoalan antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU dapat segera diselesaikan.
"Semua harus duduk bersama agar BBM yang telah disubsidi negara ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan tepat sasaran," pungkasnya.
