Surabaya, MEMANGGIL.CO – Musda VII Partai Demokrat di Surabaya bakal diwarnai aksi massa. Kelompok Masyarakat Peduli Keadilan dan Transparansi (Mapekat) Surabaya berencana menggelar unjuk rasa di depan Hotel Samator, Jalan Kedung Baruk, Surabaya, Sabtu (29/8/2026), bertepatan dengan agenda musyawarah daerah yang rencananya dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Aksi tersebut membawa tuntutan yang menyasar jajaran internal Partai Demokrat. Mapekat mendesak DPD dan DPP Partai Demokrat mengambil tindakan tegas terhadap Sukur Priyanto, anggota DPRD Bojonegoro sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, terkait dugaan ketidakabsahan gelar akademik yang dimilikinya.
Koordinator aksi Mapekat, Wiwin, mengatakan dugaan tersebut dinilai serius karena menyangkut kredibilitas seorang kader yang saat ini menduduki jabatan politik sekaligus posisi strategis di struktur partai. Karena itu, pihaknya meminta pimpinan Partai Demokrat tidak mengabaikan persoalan tersebut.
"Sebagai anggota DPRD dan Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto diduga memiliki gelar akademik yang tidak sah. Kami menuntut agar pimpinan pusat Partai Demokrat melakukan tindakan tegas dengan pemberhentian atau nonaktif," terang Wiwin.
Tidak hanya Sukur Priyanto, Mapekat juga meminta Partai Demokrat memberikan sanksi terhadap Sri Wahyuni, yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Tuntutan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan dalam kegiatan yang digelar di lingkungan DPRD Jawa Timur.
Wiwin menyoroti keterlibatan Sukur Priyanto sebagai narasumber dalam seminar yang digelar di DPRD Jawa Timur dan disebut mendapat undangan dari Sri Wahyuni yang merupakan adik kandungnya. Menurut Mapekat, hubungan keluarga tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan klarifikasi.
"Sebagai wakil ketua, Sri Wahyuni mengundang Sukur Priyanto yang tidak lain kakak kandungnya saat menggelar seminar di DPRD Jatim untuk menjadi narasumber," tambahnya.
Mapekat menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik terhadap individu, melainkan mendorong Partai Demokrat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, integritas kader, serta penegakan aturan internal partai. Mereka berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian langsung dari jajaran pimpinan Demokrat yang hadir dalam Musda VII.
Aksi ini sekaligus menjadi sorotan menjelang kehadiran AHY di Surabaya. Mapekat meminta pimpinan DPD maupun DPP Demokrat tidak menutup mata terhadap persoalan yang mereka sampaikan dan memberikan keputusan berdasarkan mekanisme serta aturan yang berlaku. Sementara itu, berbagai tudingan yang disampaikan Mapekat masih merupakan klaim pihak aksi dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak yang dituding.
