Makassar, MEMANGGIL.CO - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Makassar mendadak menjadi perhatian setelah Pertalite di tingkat pengecer dilaporkan melonjak hingga Rp35 ribu. Di saat bersamaan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU semakin panjang, membuat warga harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

Kondisi ini membuat masyarakat berada dalam situasi serba sulit. Mengantre di SPBU membutuhkan waktu panjang, sementara membeli BBM eceran berarti harus membayar lebih mahal dari harga resmi.

Harga Pertalite eceran yang sebelumnya berada di kisaran belasan ribu rupiah untuk botol besar kini disebut mencapai Rp35 ribu. Sedangkan BBM dalam kemasan lebih kecil juga mengalami kenaikan dan dijual sekitar Rp25 ribu.

Lonjakan harga tersebut terjadi ketika antrean kendaraan di sejumlah SPBU Makassar semakin terlihat. Barisan kendaraan bahkan dilaporkan memanjang hingga mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi SPBU.

Bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk bekerja setiap hari, persoalan ini bukan sekadar masalah antrean. Ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan mobilitas, pendapatan dan aktivitas masyarakat.

Sejumlah pengendara akhirnya memilih jalan pintas dengan membeli BBM dari pengecer. Pilihan itu diambil karena mereka tidak sanggup kehilangan waktu berjam-jam di SPBU.

"Saya tidak masalah beli lebih mahal daripada mengantri berjam-jam. Ini saja sulit bisa dapat," ujar seorang warga Makassar, ditulis Selasa (15/9/2026). 

Situasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah Makassar benar-benar mengalami kelangkaan BBM?

Pemerintah memberikan penjelasan berbeda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kondisi tersebut tidak otomatis berarti stok BBM nasional mengalami kekosongan.

Pemerintah menyebut persediaan BBM di terminal penyimpanan Makassar masih tersedia. Distribusi juga disebut tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, persoalan di lapangan menunjukkan adanya tekanan pada ketersediaan BBM di tingkat SPBU. Antrean panjang menjadi indikasi bahwa pasokan yang masuk belum sepenuhnya mampu memenuhi lonjakan permintaan pada waktu tertentu.

Salah satu penyebab yang disorot pemerintah adalah perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut sebagian beralih ke BBM bersubsidi.

Perubahan tersebut membuat permintaan terhadap Pertalite meningkat. Ketika jumlah konsumen bertambah sementara kuota dan distribusi memiliki batas tertentu, antrean pun menjadi sulit dihindari.

Kondisi semakin pelik karena muncul dugaan adanya pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar. Pemerintah bahkan menyoroti kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi untuk mengangkut BBM dalam volume besar.

Praktik semacam itu menjadi perhatian karena dapat mengurangi kesempatan masyarakat umum memperoleh BBM bersubsidi. BBM yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat berpotensi terserap oleh pihak-pihak tertentu.

Di tengah polemik tersebut, masyarakat tetap menghadapi persoalan paling nyata: bagaimana mendapatkan BBM tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam atau membayar harga eceran yang jauh lebih tinggi.

Bagi pengendara, persoalan stok di terminal tidak banyak membantu apabila BBM sulit ditemukan ketika mereka datang ke SPBU. Ukuran yang paling dirasakan masyarakat adalah apakah bahan bakar tersedia ketika dibutuhkan.

Pemerintah dan Pertamina kemudian mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi tekanan di lapangan. Salah satunya dengan memperkuat pasokan serta memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU di Makassar.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat perputaran kendaraan yang mengantre. Dengan tambahan pasokan dan waktu pelayanan, antrean diharapkan tidak kembali mengular hingga mengganggu lalu lintas.

Pengaturan khusus juga dilakukan terhadap pengemudi ojek online. Kelompok pengemudi ini menjadi salah satu pihak yang paling terdampak karena kendaraan merupakan alat utama untuk mencari penghasilan.

Pemerintah Kota Makassar juga melakukan penyesuaian aktivitas untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah persoalan BBM. Kebijakan tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan bahan bakar mulai memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas perkotaan.

Di sisi lain, pemerintah tetap menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan berarti Indonesia kehabisan BBM. Pemerintah berupaya memastikan distribusi tetap berjalan sembari mencari sumber persoalan yang menyebabkan antrean di Makassar.

Namun, harga Pertalite yang mencapai Rp35 ribu di tingkat eceran menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pasokan di tingkat konsumen tidak bisa dianggap sepele.

Sebab, bagi masyarakat, perbedaan antara "stok tersedia" dan "BBM mudah didapat" adalah dua hal yang berbeda.

BBM boleh saja tersedia di terminal penyimpanan. Tetapi ketika kendaraan harus mengantre panjang di SPBU dan sebagian warga terpaksa membeli Pertalite dengan harga berlipat, persoalan distribusi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Situasi Makassar kini menjadi ujian bagi pemerintah dan Pertamina untuk membuktikan bahwa pasokan BBM bukan hanya aman di atas kertas, tetapi benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga sesuai ketentuan.

Jika antrean kembali normal dan harga eceran turun, tekanan masyarakat tentu akan mereda. Sebaliknya, apabila antrean terus terjadi dan harga BBM eceran bertahan tinggi, keresahan publik berpotensi semakin meluas.