Blora, MEMANGGIL.CO - DPRD Blora mendorong perubahan pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan agar tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik investasi daerah.
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menegaskan bahwa selama ini sejumlah kegiatan masih belum sepenuhnya terarah pada isu-isu prioritas yang memiliki dampak luas.
Baca juga: Soroti Kunker DPRD Blora, Seno Margo: Legal Boleh, Berlebihan Jangan
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui perencanaan yang lebih matang dan berbasis kebutuhan strategis daerah.
Ia menyebut, potensi Blora sebenarnya cukup besar untuk menarik investor, terutama di wilayah yang memiliki sumber daya alam dan kawasan hutan seperti Kecamatan Sambong. Namun, peluang tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Masih banyak ruang untuk masuknya investasi baru, terutama yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya, ditulis Sabtu (25/4/2026).
Menurut Siswanto, keberadaan investasi memiliki efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Karena itu, ia mendorong agar setiap kegiatan DPRD, termasuk kunjungan kerja dan forum-forum pembahasan, diarahkan untuk mendukung penguatan iklim investasi.
Di sisi lain, DPRD juga menekankan pentingnya penentuan tema strategis dalam setiap agenda kegiatan. Tanpa arah yang jelas, kegiatan dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas tanpa hasil yang terukur.
“Setiap kegiatan harus punya fokus, tujuan, dan indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Sejumlah isu strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, serta optimalisasi potensi energi di daerah.
Baca juga: Polemik Dugaan Iuran SSN di SMPN 2 Tunjungan Blora, Saling Bantah Muncul di Internal Sekolah
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu agenda penting yang harus terus didorong.
Tak hanya itu, sektor ketahanan pangan juga disebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat perannya yang vital dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
DPRD juga meminta Sekretariat Dewan untuk menyusun perencanaan kegiatan secara lebih komprehensif, tidak sekadar berbasis agenda rutin tahunan, tetapi juga dilengkapi dengan target capaian yang terukur.
Menurut Siswanto, hasil dari setiap kegiatan harus dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tidak berhenti pada laporan administratif semata.
“Output dan outcome harus jelas, dan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Blora Diguncang Dugaan Investasi Bodong, Korban Rugi Miliaran Rupiah
Selain aspek perencanaan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap layanan publik, termasuk di antaranya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Ia menilai, peningkatan kualitas layanan menjadi bagian penting dalam upaya mendorong daya saing daerah di tengah perkembangan wilayah lain.
Lebih lanjut, DPRD berharap seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung antara satu program dengan program lainnya.
Dengan langkah tersebut, DPRD Blora optimistis setiap agenda yang dijalankan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, semua harus terukur, terarah, dan berdampak langsung,” pungkasnya.
Editor : Redaksi