MEMANGGIL.CO - Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari menekankan kepada seluruh penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Kendal untuk bersikap netral dan dapat menjaga kondisivitas wilayah.
"Kita harus bisa menjaga netralitas hingga menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ksesuksesan Pilkada Serentak 2024," kata Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, saat memberikan pendidikan politik kepada seluruh penyelenggara Pilkada Kendal 2024, di Ruang Abdi Praja, Jumat (18/10/2024).
Agus menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2024.
"Saya berharap semua penyelenggara untuk menjaga kondusivitas wilayah menjelang, pada saat dan setelah pilkada," katanya.
Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa, penyelenggara juga dituntut harus netral dari kepentingan politik apapun. Serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak lain.
"Laksanakan sesuai dengan ketentuan dan jangan terpengaruh terhadap kepentingan politik praktis. Yang ketiga koordinasi harus ditingkatkan dengan pihak-pihak lain terutama PPK dengan kecamatan, polsek dan koramil. Karena aparat yang ada di wilayah itu sangat mensupport kegiatan pilkada ini, jadi teman-teman PPK atau KPU ini tidak sendiri," paparnya.
Menurut Agus, kegiatan pendidikan politik ini sangat penting, demi menunjukkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pilkada.
"Kita support semua, sehingga pilkada 2024 ini bisa berjalan lancar, tertib, aman dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah," tuturnya.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Kendal, Alfebian Yulando menyampaikan, PPK merupakan salah satu penyelenggara yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
"Jadi ìni bentuk perhatian kami, bahwa PPK itu tidak sendirian. Tidak hanya dengan KPU tapi Kesbangpol juga bersama-sama mereka untuk kesuksesan pilkada" tutur Febi sapaan akrab Kepala Kesbangpol Kendal.
Febi meminta, para penyenggara pilkada bisa fokus menjaga kesehatan mereka terutama pada masa pencoblosan hingga penghitungan suara.
"Disini kami juga menanyakan kekurangannya apa, keluhannya apa. Misal dalam penyimpanan logistik, ada lampu mati, ada genting bocor bisa disampaika di sini. Intinya sama-sama menjaga agar pilkada itu bisa berjalan lancar," tandasnya.
Menurut Febi, PPK sebagai penyelenggara itu menjadi ujung tombaknya untuk kesuksesan pilkada.
"Saya berharap PPK bisa fokus menjaga kesehatannya. Dengan sinergitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan penyelanggara pilkada ini nantinya proses pilkada akan bisa berjalan lancar, aman dan tidak ada masalah apapun," ungkapnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kendal Putut Ami Luhur menyampaikan, PPK merupakan bagian badan adhoc KPU. Diharapak bisa menjaga netralitas dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik.
"Jadi penyelenggara itu kan tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung mengkampanyekan paslon. Entah itu dengan gerakan tangan, atau berfoto dengan tim atau paslon," ujarnya.
Putut menyebut, jika penyelenggara kedapatan melanggar netralitas dalam pilkada maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.
"Saya berharap teman-teman badan adhoc bisa memahami apa yang dikerjakan. Melaksanakan tugas dari KPU dengan baik dan menjaga netralitas, independensi dan segala hal administrasinya bisa tercatat dengab baik," pungkasnya.
