Semarang, MEMANGGIL.CO - DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Jawa Tengah telah resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, mengungkapkan bahwa fokus utama Jawa Tengah pada tahun mendatang tetap pada visi menjadi Lumbung Pangan Nasional.
"Prioritas anggaran ini masih mengacu pada tema dari visi-misi gubernur, yaitu menjadikan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional," ujar Sumanto usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis (20/11/2025).
Namun, Sumanto mengakui adanya penurunan anggaran pada tahun mendatang akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Anggaran ini jumlahnya turun dari tahun kemarin karena dana transfer turun sekitar Rp1,52 triliun. Jika sebelumnya Rp24,48 triliun, sekarang menjadi Rp22,16 triliun," jelasnya.
Pemangkasan dana transfer ini berdampak pada beberapa sektor yang anggarannya menjadi belum maksimal. Meski demikian, Sumanto berharap sektor pertanian dan peternakan, yang menjadi penyokong utama visi-misi Lumbung Pangan Nasional, dapat dimaksimalkan.
"Ini memang harus dimaksimalkan, karena belum maksimal. Ada penurunan juga di sektor-sektor yang menjadi prioritas visi-misi Gubernur, itu masih kurang. Ini perlu ada penambahan," tegas Sumanto.
Sumanto juga membenarkan bahwa semua sektor dalam APBD 2026 akan mengalami penurunan angka akibat pemangkasan dana transfer. Plafon Anggaran Sementara (PAS) ini akan diperdalam dalam pembahasan APBD.
"Ini baru plafon sementara, nanti akan ditajamkan dengan APBD-nya. Semuanya akan turun karena ada sektor yang kekurangan. Tapi akan dipertajam dalam pembahasan APBD," jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui bahwa pemangkasan dana transfer yang berimbas pada berkurangnya anggaran dapat membuat kinerja program menjadi tidak maksimal.
Sumanto menyebutkan kemungkinan adanya program di Jawa Tengah yang akan menggunakan biaya dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pemangkasan dana transfer tersebut.
"Ya, pasti akan berpengaruh pada program kerja, tentunya akan berdampak tidak maksimal, kan? Jadi, mungkin ada program-program dari pusat yang akan membiayai," pungkas Sumanto. (ADV)
