Semarang, MEMANGGIL.CO - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses pemilihan kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) pada Muktamar ke-35.
Menurutnya, penentuan sosok yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepenuhnya menjadi kewenangan para muktamirin.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yasin menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.
Gus Yasin mengatakan pemerintah memiliki posisi yang berbeda dengan organisasi NU dalam menentukan arah kepemimpinan jam'iyyah.
Karena itu, pemerintah menurutnya tidak semestinya menggunakan kewenangan pemerintahan untuk memengaruhi proses pemilihan di dalam organisasi.
“Untuk Muktamar NU saya rasa kita tidak boleh intervensi atas nama pemerintah,” ujar Gus Yasin kepada awak media, Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan proses tersebut harus diserahkan kepada para muktamirin yang memiliki mandat dalam forum Muktamar.
Gus Yasin menilai para peserta Muktamar memiliki tanggung jawab untuk menentukan sosok yang dianggap paling mampu membawa NU ke depan.
Menurutnya, keputusan tersebut perlu lahir dari proses internal organisasi tanpa campur tangan pemerintah.
“Ya, kita serahkan kepada para muktamirin untuk menentukan siapa-siapa saja yang bisa menahkodai Nahdlatul Ulama itu sendiri,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta dapat menjalankan proses tersebut dengan mengedepankan kepentingan organisasi.
Pemerintah Tak Perlu Menentukan Arah Kepemimpinan NU
Menurut Gus Yasin, NU merupakan organisasi yang memiliki mekanisme dan tradisi sendiri dalam menentukan kepemimpinan.
Karena itu, pemerintah cukup memastikan ruang kehidupan organisasi dan masyarakat berjalan dengan baik tanpa masuk terlalu jauh ke dalam proses internal NU.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan NU tidak hanya ditentukan oleh popularitas seseorang. Sosok yang terpilih nantinya harus mampu membangun kepengurusan yang dapat bekerja bersama dan saling melengkapi.
“Enggak mungkin semua itu terbaik karena manusia pasti ada kekurangannya,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kekuatan kepengurusan justru perlu dibangun melalui kebersamaan.
Gus Yasin berharap siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin PBNU dapat menyusun tim yang mampu mengoptimalkan potensi kader.
Kepengurusan yang saling melengkapi dinilai akan membuat NU lebih kuat dalam menjalankan khidmah kepada masyarakat.
“Yang penting adalah kebersamaan Nahdlatul Ulama itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, kepentingan organisasi harus ditempatkan di atas kepentingan personal maupun kelompok dalam proses Muktamar.
Muktamar Menjadi Ruang Menentukan Masa Depan NU
Muktamar ke-35 NU menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan dan program kerja ke depan.
Selain memilih kepengurusan, forum tersebut juga menjadi ruang konsolidasi bagi struktur NU dari berbagai daerah.
Muktamar akan digelar di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Berdasarkan jadwal yang beredar, rangkaian kegiatan dimulai dengan registrasi peserta dan istighotsah sebelum agenda utama Muktamar berlangsung.
Menjelang pelaksanaan forum tersebut, sejumlah nama telah muncul dalam pembicaraan mengenai bursa calon Ketua Umum PBNU.
Di antara nama yang disebut dalam pemberitaan adalah KH Yahya Cholil Staquf, KH Imam Jazuli, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan KH Yusuf Chudlori.
Namun, dinamika nama-nama tersebut masih menjadi bagian dari proses menjelang Muktamar. Penentuan akhir mengenai kepemimpinan NU tetap berada dalam mekanisme organisasi yang akan dijalankan oleh para peserta Muktamar.
Karena itu, Gus Yasin mengingatkan agar proses tersebut tidak diarahkan oleh kepentingan di luar organisasi. Menurutnya, NU perlu diberikan ruang untuk menentukan sendiri kepemimpinan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jaga Kebersamaan Setelah Muktamar
Selain menekankan pentingnya independensi proses pemilihan, Gus Yasin juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan setelah Muktamar selesai.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam sebuah forum organisasi merupakan hal yang wajar selama tidak berkembang menjadi perpecahan.
Ia berharap seluruh pihak dapat menerima hasil Muktamar dengan sikap dewasa. Kepengurusan yang terbentuk nantinya diharapkan mampu merangkul berbagai kelompok dan latar belakang yang ada di lingkungan NU.
Menurut Gus Yasin, tidak ada satu sosok pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan organisasi sendirian.
Karena itu, kepemimpinan NU membutuhkan kolaborasi antara berbagai tokoh dengan latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang berbeda.
Kepengurusan yang saling melengkapi juga dinilai penting karena tantangan NU semakin beragam. Organisasi tidak hanya menghadapi persoalan internal, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan yang luas.
“Enggak mungkin semua itu terbaik karena manusia pasti ada kekurangannya,” ujar Gus Yasin.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penekanan bahwa kualitas kepemimpinan NU tidak hanya ditentukan oleh figur ketua umum, tetapi juga oleh kekuatan tim yang dibangun setelah Muktamar.
Selaras dengan Seruan Menjaga Marwah Muktamar
Sikap Gus Yasin tersebut sejalan dengan seruan agar Muktamar ke-35 NU berlangsung secara jujur, terbuka, demokratis, dan beradab.
PWNU Jawa Tengah sebelumnya juga menyampaikan sejumlah sikap menjelang Muktamar, termasuk penolakan terhadap politik uang, kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan proses organisasi.
Seruan tersebut menempatkan integritas Muktamar sebagai bagian penting yang perlu dijaga bersama. Selain proses pemilihan yang bebas dari intervensi, seluruh peserta juga diharapkan menjaga martabat ulama dan kehormatan organisasi.
Isu mengenai politik transaksional juga sempat menjadi perhatian menjelang Muktamar ke-35 NU. Sejumlah pihak mengingatkan agar kontestasi kepemimpinan tidak membuat NU kehilangan karakter sebagai organisasi sosial-keagamaan.
Dalam konteks tersebut, pernyataan Gus Yasin mengenai tidak adanya intervensi pemerintah menjadi bagian dari dorongan agar proses Muktamar tetap berjalan dalam koridor organisasi.
Pemerintah, menurutnya, tidak perlu mengambil posisi sebagai penentu dalam kontestasi kepemimpinan NU.
Siapa Pun Terpilih Harus Membawa NU Bersama
Gus Yasin juga menekankan bahwa tantangan terbesar setelah Muktamar bukan hanya menentukan siapa yang terpilih. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kepengurusan baru dapat menjaga kebersamaan dan menggerakkan seluruh potensi NU.
Ia berharap perbedaan pilihan selama proses Muktamar tidak menjadi alasan untuk memperlebar jarak antar-kader. Sebaliknya, perbedaan tersebut diharapkan menjadi bagian dari dinamika organisasi yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai elemen. Kepengurusan yang terbentuk diharapkan dapat bekerja secara kolektif sehingga tidak bertumpu pada satu atau beberapa figur saja.
Dengan demikian, Muktamar tidak berhenti pada proses pergantian kepemimpinan. Forum tersebut diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat organisasi dan memperluas manfaat NU bagi masyarakat.
Pemerintah Hormati Keputusan Muktamirin
Penegasan Gus Yasin mengenai posisi pemerintah menunjukkan bahwa proses pemilihan kepemimpinan NU akan diserahkan kepada mekanisme internal organisasi.
Para muktamirin nantinya memiliki peran menentukan arah kepemimpinan PBNU sesuai aturan dan tradisi organisasi.
Gus Yasin mengatakan pemerintah tidak akan melakukan intervensi atas nama kekuasaan dalam proses tersebut. Sikap itu sekaligus menempatkan pemerintah sebagai pihak yang menghormati kemandirian organisasi dalam menentukan kepemimpinannya.
Muktamar ke-35 NU kini tinggal beberapa hari lagi dan perhatian publik terhadap proses tersebut semakin besar.
Di tengah dinamika sejumlah nama yang muncul, harapan agar forum berjalan tertib, demokratis, dan menjaga persatuan menjadi salah satu pesan yang terus mengemuka.
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih akan menghadapi tanggung jawab yang sama, yakni membawa NU tetap solid dan mampu menjawab tantangan zaman.
Bagi Gus Yasin, proses tersebut sebaiknya dibiarkan berjalan melalui mekanisme Muktamar tanpa intervensi pemerintah.
“Yang penting adalah kebersamaan Nahdlatul Ulama itu sendiri,” tegasnya.
Ia berharap kepengurusan baru nantinya dapat saling melengkapi dan menjadikan NU semakin kuat dalam menjalankan peran untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.
