MEMANGGIL.CO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terus gelorakan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi ke pemerintah daerah. Di depan ASN di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Menteri Anas, meminta agar dapat menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan birokrasi di Pemkab Demak.
Kita semua perlu skala prioritas, karena tidak mungkin mengerjakan semuanya yang kita dengar, yang kita inginkan, dan yang diharapkan oleh orang sekaligus. Jadi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas, harus bisa menentukan skala prioritas. Ini penting karena untuk mewujudkan birokrasi berdampak, ungkapnya dikutip di laman menpan.go.id Jumat, 14 Juli 2023.
Dikatakan Menteri Anas, semua pihak harus dapat menyusun skala prioritas terkait yang harus dikerjakan. Dengan skala prioritas, maka ini menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk bekerja dalam mencapai target yang telah ditentukan.
Menteri Anas juga kembali menyampaikan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi tersebut. Pertama, birokrasi harus dapat memberikan dampak dan kedua, birokrasi bukan lagi hanya sekadar tumpukan kertas. Arahan ketiga, birokrasi harus dapat bergerak lincah dan cepat.
Kementerian PANRB juga telah menyusun reformasi birokrasi tematik. Terdapat empat area fokus utama RB Tematik, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Oleh karena itu, sekarang birokrasi tidak lagi tumpukan kertas. Saat ini pemerintah mendorong birokrasi berdampak agar kerja birokrasi dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas.
"Bupati harus mengubah strategi kerja kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan Presiden terkait reformasi birokrasi akan kencang larinya kalau digitalisasinya jalan. Dan tidak perlu lagi satu aplikasi untuk satu inovasi," ungkap mantan Kepala LKPP ini.
Hal lainnya yang menjadi prioritas adalah Mal Pelayanan Publik (MPP). Di Kabupaten Demak pun telah hadir MPP Hybrid Kota Wali yang telah diresmikan pada Februari lalu. Menteri Anas pun mendorong agar MPP Kab. Demak ini dapat bertransformasi menjadi MPP Digital dengan memastikan keterhubungan internet hingga ke desa serta keberlangsungan budaya digital sudah berjalan dan juga ketersediaan SDM digital.
Bupati Demak Eistianah menyampaikan Kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem manajemen dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Demak.
Salah satu yang dilakukan oleh Kabupaten Demak adalah membangun tata kelola manajemen ASN yang dimulai dari rekrutmen dan seleksi yang transparan hingga pengembangan kapasitas ASN. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan penggunaan teknologi informasi, utamanya dalam tata Kelola manajemen ASN Kabupaten Demak.
Penerapan teknologi informasi ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola manajemen ASN, yang tentunya berdampak positif bagi kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ungkap Bupati Eistianah.
