Soroti Kunker DPRD Blora, Seno Margo: Legal Boleh, Berlebihan Jangan

Reporter : Teguh Arianto
Seno Margo Utomo pejabat Komisaris PT BPE dan LSM MPKN demo di depan kantor DPRD Blora. (Foto: Dok. Teguh Arianto/Memanggil.co)

Blora, MEMANGGIL.COAksi demonstrasi digelar di depan kantor DPRD Blora, Kamis (23/04/2026), oleh Komisaris BUMD PT Blora Patra Energi (BPE), Seno Margo Utomo, bersama LSM MPKN.

Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan agenda rutin kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai perlu dievaluasi agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam aksi itu, Seno bersama sejumlah perwakilan massa sempat diterima untuk melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Blora, Mustopa.

Pertemuan berlangsung secara tertutup, membahas berbagai catatan terkait kebijakan kunjungan kerja dewan.

Usai pertemuan, Seno menegaskan bahwa secara aturan, kegiatan kunjungan kerja memang legal dan sah.

Namun demikian, pejabat BUMD Pemkab Blora ini mengingatkan agar pelaksanaannya tidak dilakukan secara berlebihan tanpa perhitungan matang.

“Kunker itu legal, seperti halnya honor narasumber. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan ugal-ugalan atau tanpa perhitungan yang jelas,” ujarnya.

Seno yang juga mantan Anggota DPRD Blora dari fraksi PKS ini menyebut, dalam audiensi tersebut, pimpinan DPRD menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran maupun frekuensi kunjungan kerja.

Bahkan, DPRD disebut siap menyampaikan permintaan maaf kepada publik apabila anggaran yang dialokasikan dinilai terlalu besar.

“Mereka akan mengevaluasi kebijakan kunker, termasuk keseluruhan kegiatan DPRD. Bulan April ini sudah ada agenda Banmus, tinggal kita lihat apakah evaluasi itu benar-benar dijalankan atau tidak,” tambahnya.

Seno juga menekankan bahwa kunjungan kerja seharusnya tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan harus memberikan dampak konkret.

Ia menyebut, kungker idealnya mampu mendorong masuknya investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga membantu penyelesaian isu strategis seperti pengembangan kawasan industri dan potensi migas di Blora.

Lebih jauh, ia mendorong agar DPRD menerapkan prinsip transparansi dalam setiap kegiatan kunker. Tidak hanya mencantumkan lokasi dan waktu, tetapi juga tujuan, indikator keberhasilan, serta hasil yang dicapai.

“Supaya masyarakat tahu untuk apa kegiatannya. Nanti kita tagih, bulan depan bagaimana hasil kungker mereka,” tegasnya.

DPRD Janji Evaluasi dan Perbaikan

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam aksi akan ditindaklanjuti. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk memperbaiki pelaksanaan kunjungan kerja agar lebih terarah dan substantif.

“Tidak hanya sekadar jadwal dan kegiatan. Harus ada tema-tema yang jelas dalam setiap kunjungan kerja,” kata Siswanto.

Ke depan, pihaknya akan meminta Sekretariat DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyusun desain perencanaan kungker yang lebih komprehensif. Perencanaan tersebut tidak hanya berisi agenda dan jadwal, tetapi juga memuat fokus isu yang ingin diperjuangkan oleh anggota dewan.

“Nanti kita minta kerangka dan desain yang lebih lengkap. Jadi bukan hanya judul kegiatan, tapi juga tema-tema spesifik yang menjadi prioritas,” pungkasnya.

Editor : Abdul Rohman

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru