Blora, MEMANGGIL.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora melalui Komisi D turun tangan merespons kasus dugaan chat tidak pantas yang dilakukan oknum guru kepada siswinya. Penanganan tegas diminta untuk memastikan perlindungan terhadap peserta didik dan menjaga marwah dunia pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan.
Baca juga: Kasus BBM Subsidi Ilegal dari Blora Digagalkan Polisi di Tanjung Perak, Surabaya
“Ini persoalan serius. Tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, apalagi terjadi antara tenaga pendidik dan siswa,” tegasnya, ditulis Senin (13/4/2026).
Kasus ini mencuat setelah beredarnya percakapan digital yang diduga berisi pesan tidak pantas dari seorang guru kepada siswi SMP di wilayah Randublatung. Percakapan tersebut viral di media sosial dan memicu perhatian publik luas.
Komisi D DPRD Blora pun langsung memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga instansi pendukung lainnya guna melakukan klarifikasi dan pendalaman kasus.
Menurut Subroto, langkah cepat diperlukan agar proses penanganan berjalan transparan dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di masyarakat.
Baca juga: DPRD Blora Minta Agenda Tak Sekadar Formalitas, Harus Punya Dampak
“Dunia pendidikan harus menjadi ruang aman. Kalau ada dugaan pelanggaran etik seperti ini, harus dibuka secara terang dan ditindak sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan adanya mekanisme pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran, oknum guru yang bersangkutan telah dipindahkan sementara dari aktivitas mengajar guna mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.
Baca juga: Problema Pupuk Subsidi dan Nasib Petani Hutan di Blora
DPRD memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas, termasuk mendorong adanya sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
“Yang terpenting adalah keadilan bagi korban dan pembenahan sistem agar ke depan lebih baik,” pungkas Subroto.
Editor : Redaksi