MEMANGGIL.CO - Pemkab Bojonegoro melalui Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) adakan kegiatan 'Pendidikan Politik bagi ASN, Non ASN, dan Kades dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024 di Bojonegoro' di Pendopo Malwopati, Rabu (13/12/2023).
Agenda yang dihadiri oleh Penjabat (PJ) Bupati, Forkopimda, Sekda, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan Kades ini dilanjut dengan penandatanganan ikrar komitmen netralitas dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024.
Kepala Bakesbangpol Mahmudi, dalam laporannya, menyampaikan, setiap tahun pemilih bertambah rata-rata sebanyak 10.000 orang.
"Adapun jumlah pemilih tetap pada pemilu serentak sebanyak 1.033.836 orang dengan jumlah TPS 4.278," jelasnya.
Untuk itu, sambungnya, diadakan pendidikan politik dengan tujuan membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.
"Juga mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran azas netralitas, mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional, serta mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas," paparnya.
Sementara itu, PJ Bupati Bojonegoro Adriyanto, dalam arahannya, menegaskan bahwa ikrar yang diucap bersama menunjukkan netralitas.
"Kita tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
Menurutnya, netralitas menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.
"Siapapun diantara kita baik ASN ataupun Kades yang menyelenggarakan pemerintahan terindikasi tidak netral akan menghilangkan kepercayaan masyarakat," ucapnya.
Dikatakan, pihaknya sampai menerbitkan dua kali surat instruksi terkait dengan netralitas. Tujuannya ialah untuk memastikan semua penyelenggara pemerintah netral dalam pemilu sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat Bojonegoro.
PJ Bupati menambahkan, bahwa esensi ASN ialah bekerja untuk Republik tidak bekerja untuk orang pribadi atau kelompok .
Saya minta semua jangan menjadi contoh yang tidak baik untuk masyarakat dalam hal ketidak netralitas di dalam pelaksanaan pemilu ini, tolong benar-benar dijaga netral kita, ucapnya.
Ia menekankan, ikrar tersebut akan menjadi pengikat penyelenggara pemerintah Bojonegoro untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024.
"Ada bawaslu yang akan mengawasi dan tentunya masyarakat juga akan mengawasi karena ada konsekuensi untuk para ASN untuk para kades jika kalau terindikasi tidak netral," ujarnya.
