MEMANGGIL.CO - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Siswanto mengusulkan agar wisata alam, seperti hutan, juga wisata air bendungan aset milik pemerintah untuk dikelola swasta. Alasannya, manajemen swasta itu naluri bisnisnya lebih cepat jika dibanding dikelola pemerintah.
"Lebih baik wisata-wisata alam, seperti kawasan hutan milik Perhutani atau wisata air milik pemerintah itu manajemennya dikelola swasta saja. Jadi nantiny ada bagi hasil antara swasta dengan pemerintah dan pihak ketiga lainnya, ujarnya pada wartawan, belum lama ini.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, di kota-kota besar di Indonesia, orang yang punya duit, sekarang ini cenderung memilih wisata di kawasan hutan. Apakah di hutan yang punya dataran tinggi, atau di pegunungan, karena mereka memilih kembali berwisata di alam.
Dengan realitas itu, Pemerintah Kabupaten Blora, Perhutani, dan DPRD Blora, mesti merubah atau setidaknya mindset dibuat lebih nyata. Yaitu mengusulkan untuk menggandeng konsultan yang ahli di bidangnya. Misalnya konsultan di bidang hutan, alam dan pengelolaan sumber daya alam.
"Cara berfikirnya mesti kita seragam, bagaimana mengelola hutan atau alam lebih profesional," tandas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora ini.
Pertanyaannya, kenapa wisata alam seperti di hutan tidak dikelola sendiri oleh pemerintah? Menurut Siswanto, jika itu dikelola pemerintah, maka mesti harus diingat, nanti pengelolaannya lebih birokratis dan biasanya cenderung stagnan, jelas tidak ada challenge atau tidak ada tantangan.
"Saya rasa kita lebih memilih menggandeng swasta, seperti investor dan konsultannya untuk mengelola wisata alam," tandasnya.
Potensi Wisata Alam di Blora
[caption id="attachment_8647" align="aligncenter" width="750"]
Puncak Serut menjadi salah satu destinasi wisata rujukan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (Memanggil.co/Ist)[/caption]Siswanto kemudian menunjuk sejumlah contoh wisata alam hutan yang ada di Blora. Seperti Gubug Payung milik Perhutani yang dikenal sebagai hutan lindung dengan potensi pohon jati dengan umur ratusan tahun.
Di lokasi ini, juga terdapat kereta api lori yang menghubungkan ke sejumlah tempat mengelilingi hutan.
"Coba kita undang investor, Perhutani, Pemerintah Blora dan DPRD Blora, duduk bersama membakas ini untuk mengembangkan wisata alam di Kabupaten Blora," tandasnya.
Kemudian, lanjut Siswanto, perlunya menggandeng konsulitan wisata. Misalnya mengelola Taman Trtonadi, dengan swastanisasi, sehingga lebih professional.
"Menurut saya lebih baik Tirtonadi dikelola swasta. Karena jika dikelola pemerintah daerah tidak cukup efektif dan cenderung stagnan dan tidak seperti orang swasta yang naluri bisnisnya cepat. Ingat, dalam mengelola, swata itu bisnis murni dan professional," paparnya.
Jika itu serius, menurut Siswanto, maka wisata hutan dan tempat lain dikelola professional, maka akan datang orang dan ini akan menghasilkan uang. Mereka wisata bawa uang, belanja oleh-oleh, biaya makan, minum bayar.
"Mereka keluar uang tapi senang. Juga mengelola kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ramah, tentu ini makin dicari orang. Kita sinergi dengan kita bisa mengandeng konsultan, investor dan mengoptimalkan destinasi wisata hutan di Blora," paparnya.
Menurut Siswanto, yang selama ini mesti juga diperhatikan, soal anggaran wisata di Blora tahun 2024 yang perencanannya relatif kecil Rp 300 juta per tahun. Kemudian, juga perlu memikirkan desa wisata saja, yang suportnya masih rendah.
"Kita bergerak, kita ngumpulin pelaku wisata, yang sifatnya membangun itu tidak ada. Untuk desa wisata, sadar wisata, kemudian pelaku UMKM kita berdayakan," imbuhnya.
