MEMANGGIL.CO - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, mendesak Pemerintah untuk menghentikan secara permanen seluruh aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, langkah ini harus diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral, ekologis, dan konstitusional dalam melindungi kawasan geopark kelas dunia tersebut, yang dikenal karena keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa.
"Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Raja Ampat adalah pusat biodiversitas laut tertinggi di dunia," ujar Rofik dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan, terutama yang bersifat ekstraktif seperti tambang nikel, sangat berisiko merusak ekosistem Raja Ampat yang unik dan rapuh.
"Setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan nikel di kawasan ini berisiko besar merusak ekosistem yang unik, rapuh, dan tak tergantikan," lanjutnya.
Lebih jauh, ia menyoroti bahwa upaya eksploitasi tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bertolak belakang dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selama ini digaungkan oleh Indonesia di berbagai forum nasional maupun internasional.
"Tanpa hal itu, keputusan eksploitasi tambang akan selalu menimbulkan kecurigaan publik dan dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa," ujar Rofik, merujuk pada pentingnya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL yang objektif, transparan, serta bebas konflik kepentingan.
Ia bahkan mendorong langkah lebih jauh dari sekadar moratorium.
"Kita harus segera mendorong moratorium total, bahkan pelarangan permanen terhadap kegiatan pertambangan di seluruh kawasan lindung dan konservasi," tegasnya.
Selain dampak ekologis, Rofik juga mengingatkan potensi ancaman terhadap sumber penghidupan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan.
"Alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran tambang justru membuka potensi konflik sosial, kemiskinan, dan ketimpangan baru," ujarnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara pada masyarakat adat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui penegakan hukum yang tegas.
"Menjaga Raja Ampat bukan hanya soal menyelamatkan satu wilayah, tapi juga menjaga nama baik Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap konservasi, perubahan iklim, dan pembangunan hijau. Ini adalah ujian integritas kebijakan kita,” pungkas Rofik.
