Pati, MEMANGGIL.CO - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026), langsung menyedot perhatian publik. Pasalnya, dalam operasi senyap tersebut, nama Bupati Pati Sudewo ikut ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan.
KPK membenarkan telah melakukan OTT di wilayah Pati. Namun hingga kini, lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara resmi identitas pihak-pihak yang diamankan, termasuk memastikan keterlibatan kepala daerah dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah orang yang diamankan dalam OTT tersebut.
“Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Pati. Untuk detail perkara, pihak-pihak yang diamankan, serta konstruksi kasusnya akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka, saksi, atau dipulangkan apabila tidak ditemukan cukup bukti.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa OTT ini diduga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, termasuk isu pengisian perangkat desa.
Bahkan, beredar kabar sejumlah pejabat daerah turut dimintai keterangan di wilayah Polres Kudus. Namun demikian, KPK belum mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Pati Sudewo terkait kabar OTT KPK tersebut. Situasi ini memicu spekulasi publik dan menjadi perbincangan luas di media sosial serta berbagai platform pesan instan.
OTT di Pati ini menambah daftar panjang operasi senyap KPK di awal tahun 2026. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap kepala daerah di Jawa Timur, yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan pengelolaan anggaran.
Lebih lanjut, KPK menegaskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan. Publik diminta menunggu pengumuman resmi KPK terkait perkembangan OTT di Pati, termasuk kepastian status hukum para pihak yang diperiksa.
