Semarang, MEMANGGIL.CO – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya analisis mendalam dan objektif dalam menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Ia berharap kegiatan ini tidak sekadar formalitas, melainkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan memiliki skala prioritas jelas.
Hal tersebut disampaikan Sumanto saat membuka workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD dengan tema bedah LKPJ 2025, Jumat (10/4/2026).
Menurut Sumanto, rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan ini harus memiliki nilai tambah dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif maupun legislatif di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, sifatnya tidak boleh normatif atau terlalu umum.
“LKPJ bukan sekadar dokumen administrasi belaka, ini adalah cerminan nyata bagaimana visi, misi, dan anggaran daerah dijalankan selama satu tahun. Maka, rekomendasinya harus bisa diikuti dan dieksekusi,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Fokus pada Efektivitas, Bukan Hanya Realisasi Anggara
Dalam telaah LKPJ, Sumanto mengingatkan agar seluruh anggota DPRD menggunakan pendekatan berbasis data. Data yang valid dan relevan menjadi kunci agar kesimpulan dan saran yang diberikan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti perlunya pergeseran fokus evaluasi. Anggota dewan diminta tidak hanya terpaku pada seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi lebih kepada seberapa efektif program tersebut mencapai indikator kinerja yang ditargetkan.
“Kita harus melihat lebih jauh, mengidentifikasi akar masalah yang menghambat pembangunan, baik itu dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun ketersediaan sumber daya manusia,” ujarnya.
Dorong Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat
Sumanto menambahkan, identifikasi masalah ini penting agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran. Selain itu, ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif agar rekomendasi yang disusun benar-benar bisa diimplementasikan.
Melalui forum diskusi yang terbuka dan produktif ini, Sumanto berharap lahir langkah-langkah strategis yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Tujuannya satu, yaitu memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan di Jawa Tengah berjalan lebih merata serta berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ADV)
