Solo, MEMANGGIL.CO – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya transformasi pengelolaan keuangan daerah agar Jawa Tengah tidak terlalu bergantung pada anggaran dari pusat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Tahun 2027, menyusul adanya kontraksi dana transfer pusat sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026 akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Menurut Sumanto, situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah Provinsi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengidentifikasi dan menggali sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
"Kondisi ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus lebih mandiri dan inovatif. Ketergantungan pada dana pusat harus dikurangi dengan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah," ujar Sumanto belum lama ini.
Adaptasi dengan Tren Industri
Salah satu tantangan terbesar yang disoroti adalah dinamika sektor otomotif. Pergeseran tren dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, yang memiliki basis pajak lebih rendah, berdampak langsung pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Berdasarkan data, pada tahun 2025 saja terjadi kontraksi penerimaan pajak daerah hingga 19,5 persen. Oleh karena itu, Sumanto meminta adanya strategi jitu untuk mengimbangi penurunan tersebut, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pajak lainnya.
Fokus Penagihan dan Efisiensi
Dalam kesempatan tersebut, Sumanto juga mendorong evaluasi target pendapatan tahun 2027 agar disusun secara realistis namun tetap agresif. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya mematok angka, tetapi juga menyajikan strategi konkret.
Salah satu prioritas utama adalah penyelesaian tunggakan pajak yang masih membengkak agar tidak menjadi piutang tak tertagih.
"Bagaimana mengurai tunggakan PKB yang nominalnya masih sangat besar agar tidak menjadi masalah di masa depan," tegasnya.
Di sisi lain, Sumanto mengapresiasi capaian retribusi daerah yang mencapai 123,05 persen pada tahun 2025. Tren positif ini harus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembagian dividen untuk PAD dan kebutuhan penyertaan modal bagi pengembangan usaha BUMD.
Jamin Keberlanjutan Pembangunan
Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan target yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (reliable). Hal ini krusial mengingat tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD, di mana keberlanjutan program di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap terjaga.
"Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang mencapai 5,37 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39 persen adalah modal berharga. Kita pastikan fiskal sehat agar kesejahteraan rakyat terus meningkat," pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jateng lainnya. (ADV)
