Blora, MEMANGGIL.CO - Upaya membuka dugaan penggelapan pupuk subsidi di Kabupaten Blora tersendat setelah audiensi yang digelar di kantor Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4), Rabu (29/4/2026), tidak dihadiri pimpinan dinas.
Kepala DP4 Blora, Ngaliman, tidak hadir dalam forum tersebut dan hanya diwakilkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras), Sukandar. Sementara Sekretaris DP4, Lilik Setyawan, juga tidak mengikuti audiensi lantaran lebih memprioritaskan agenda lain.
Absennya dua pejabat kunci itu membuat audiensi yang diinisiasi Forum Komunikasi Masyarakat (FORKOM) Blora tidak berjalan efektif. Forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi dugaan hilangnya jatah pupuk subsidi bagi petani justru tidak menghasilkan jawaban substansial.
Ketua FORKOM Blora, Agus Jumantoro, menilai kehadiran pimpinan sangat penting karena persoalan yang dibahas menyangkut kebijakan dan distribusi.
“Kami butuh jawaban dari pengambil keputusan. Kalau hanya diwakilkan, tentu tidak bisa menjawab persoalan utama,” tegasnya, Rabu (29/4/2026).
Ia juga menyoroti dugaan penggelapan pupuk subsidi yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan terbuka.
“Ada dugaan jatah pupuk tidak sampai ke petani. Ini harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sukandar menyampaikan bahwa ketidakhadiran pimpinan dinas disebabkan tugas kedinasan.
“Pak Kepala Dinas sedang di Semarang, Sekretaris juga ada kegiatan lain,” jelasnya.
Di tengah absennya penjelasan dari pimpinan, data resmi DP4 Blora sebelumnya menunjukkan alokasi pupuk subsidi tahun 2026 dalam jumlah besar, yakni 68 juta kilogram urea, 58,5 juta kilogram NPK, 6,5 juta kilogram pupuk organik, serta 110.700 kilogram ZA.
Namun kondisi di lapangan berbicara lain. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 hingga 2026 ini, setiap musim tanam tiba seringkali permasalahan mengemuka dengan beragam cerita yang muncul dari masyarakat.
Ketidakhadiran pimpinan dinas dalam forum audiensi ini justru memperpanjang tanda tanya terhadap pengelolaan dan distribusi pupuk subsidi di Blora.
Sebagai tindak lanjut, FORKOM Blora memastikan akan mengajukan ulang audiensi melalui Komisi B DPRD Kabupaten Blora dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk distributor dan aparat penegak hukum.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan forum yang lebih terbuka dan menghadirkan langsung para pengambil kebijakan, sehingga dugaan penggelapan pupuk subsidi dapat diungkap secara jelas.
