Blora, MEMANGGIL.CO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blora masih memiliki pekerjaan rumah mengejar sisa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp557 juta hingga akhir 2026. Berbagai strategi pun disiapkan agar target Rp1,25 miliar dapat terealisasi secara maksimal.

Salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan penerimaan dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD Dinas PUPR.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Hudda, menegaskan seluruh potensi pendapatan akan dimaksimalkan pada semester kedua.

"Kami akan terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD," ujarnya, ditulis Jumat (7/8/2026). 

Menurut Hudda, selain meningkatkan pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, pihaknya juga akan menggenjot pemanfaatan aset pemerintah daerah melalui skema penyewaan tanah.

Optimalisasi juga dilakukan pada layanan sedot kakus dan penyewaan alat berat yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

Tak hanya itu, Dinas PUPR juga akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar setiap pembangunan baru mengurus Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengurusan PBG dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hudda. 

Ia menjelaskan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus PBG tidak hanya berdampak terhadap peningkatan PAD, tetapi juga memastikan seluruh pembangunan memiliki legalitas administrasi serta memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Optimisme Dinas PUPR bukan tanpa alasan. Pada semester kedua biasanya aktivitas pembangunan di Kabupaten Blora cenderung meningkat sehingga permohonan penerbitan PBG juga ikut bertambah.

Selain itu, pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga juga diperkirakan semakin tinggi seiring bertambahnya investasi jaringan telekomunikasi, media luar ruang, hingga kebutuhan penggunaan aset lainnya.

Hudda juga berkaca pada capaian tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, Dinas PUPR berhasil membukukan PAD sebesar Rp1,025 miliar yang berasal dari empat sektor yang sama, yakni retribusi PBG, penyewaan tanah, layanan sedot kakus, dan penyewaan alat berat.

Capaian tersebut menjadi modal optimisme bahwa target PAD 2026 yang lebih tinggi masih realistis untuk dicapai.

"Kami optimistis target PAD sebesar Rp1,25 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun karena aktivitas pembangunan masih berjalan dan potensi pendapatan pada semester kedua masih cukup besar," pungkas Hudda.