MEMANGGIL.CO - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk paket stimulus ekonomi yang akan digulirkan pada Juni hingga Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, langkah ini diambil guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tetap mendekati 5 persen di kuartal II-2025.
“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp23,59 triliun bersumber dari APBN, sedangkan Rp0,85 triliun berasal dari non-APBN. Stimulus ini mencakup lima kebijakan utama yang menyasar sektor transportasi, infrastruktur, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan industri padat karya.
Diskon Transportasi untuk Dorong Mobilitas Domestik
Kebijakan pertama adalah pemberian diskon untuk moda transportasi selama masa libur sekolah.
Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket kereta api sebesar 30 persen, tiket angkutan laut 50 persen, serta fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp940 miliar.
“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka, diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” jelas Sri Mulyani.
Diskon Tarif Tol 20 Persen untuk 110 Juta Pengendara
Kebijakan kedua, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen kepada sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah. Stimulus ini menggunakan anggaran non-APBN sebesar Rp650 miliar.
“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Menkeu.
Penebalan Bansos untuk Kelompok Rentan
Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial melalui tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan.
Program ini menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan akan disalurkan satu kali pada Juni 2025. Anggaran yang digelontorkan untuk kebijakan ini mencapai Rp11,93 triliun.
Subsidi Upah untuk Pekerja dan Guru Honorer
Kebijakan keempat adalah pemberian subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan bagi 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.
Selain itu, bantuan juga akan diberikan kepada 288.000 guru honorer di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 guru honorer Kementerian Agama. Seluruh bantuan ini disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dengan total anggaran Rp10,72 triliun dari APBN.
Diskon Iuran JKK untuk Industri Padat Karya
Terakhir, pemerintah memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen selama enam bulan. Kebijakan ini ditujukan kepada 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya dengan anggaran non-APBN sebesar Rp200 miliar.
“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja,” ujar Menkeu.
Sri Mulyani berharap serangkaian stimulus ini mampu menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” pungkasnya.
