MEMANGGIL.CO - Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengebut penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Di triwulan kedua ini, proses penyaluran sudah menyentuh angka tinggi, namun masih ada lebih dari sejuta keluarga yang belum menerima haknya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, bansos disalurkan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Ia menyebut, penyaluran bansos PKH telah mencapai 80 persen atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos sembako telah tersalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM atau sekitar 78 persen.
“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” tambah Gus Ipul.
Menurutnya, beberapa kendala teknis masih menjadi hambatan utama. Salah satunya adalah rekening penerima yang tidak aktif atau bahkan tidak ditemukan.
“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” jelasnya.
Ada juga kasus perbedaan nama dan nomor rekening. Dalam kasus seperti ini, Kemensos tak hanya berkoordinasi dengan Himbara, tapi juga membuka opsi berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” ujar Gus Ipul.
Kemensos juga mendorong partisipasi aktif masyarakat. Bagi KPM yang belum menerima bansos, diminta segera melapor dengan menyertakan bukti. Pelaporan bisa melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, atau kantor BPS daerah.
“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” tambahnya.
Ada pula keterlambatan yang disebabkan perpindahan penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara. Menurut Gus Ipul, hal ini memerlukan waktu lantaran banyak KPM yang membuka rekening secara kolektif.
“Jadi, kita juga perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu,” ujarnya.
Terkait penebalan bansos atau tambahan bantuan, Kemensos memastikan akan diberikan kepada 18,3 juta KPM penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara,” kata Gus Ipul.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, juga menegaskan komitmen BPS dalam mendukung proses ini. Menurutnya, dinamika data memang menuntut pembaruan terus-menerus.
“Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya,” kata Ateng. “Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya,” tutupnya.
