MEMANGGIL.CO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengupdate laporan terbarunya mengenai korban kebakaran hebat sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, yang terjadi pada Minggu, 17 Agustus 2025 lalu.
Pada hari ke-6 tepatnya Jumat (22/8/2025) malam pukul 23.17 WIB, dilaporkan yang meninggal dunia bertambah jadi 4 orang perempuan dan 1 balita laki-laki masih dirawat di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
"Korban jiwa meninggal dunia 4 orang," terang Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Blora, Agung Tri, ditulis awak media ini pada Sabtu (23/8/2025) dini hari.
Dia mencatat nama-nama korban yang meninggal dunia, yakni atas nama Tanek (60), Sureni (52), Wasini (50) dan Yeti (30), warga Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Kemudian, yang masih dirawat di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yakni atas nama Abu Dhabi (2), seorang balita laki-laki, yang juga warga setempat.
Kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, turun langsung untuk melihat kebakaran hebat sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Gus Yasin, panggilannya, mengatakan setelah terbit Undang-Undang serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas, Pemprov Jateng telah membentuk Satgas khusus untuk mengatur pengelolaan pengeboran, terutama pada sumur tua.
"Banyak yang mengira setiap sumur baru otomatis akan dilegalkan. Padahal aturan itu mengatur sumur tua yang sudah ada, dengan syarat harus ditinjau dan disurvei agar tidak membahayakan warga sekitar. Tapi, kami berupaya api segera terkendali," katanya.
Selain Blora, potensi kasus serupa juga ada di Cilacap dan daerah lain. Karena itu, pemerintah provinsi bersama Pertamina dan para ahli akan menertibkan sumur-sumur tak berizin. Terkait relokasi, pihaknya belum ada rencana relokasi warga, namun penertiban akan dilakukan.
"Untuk rumah warga yang rusak, Pemprov akan melakukan pendataan dan memastikan bantuan segera diberikan. Semua laporan tetap kami kaji, termasuk dokumen pendukungnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus berkoordinasi agar kasus serupa bisa dicegah,” katanya.
