Tuban, MEMANGGIL.CO – Polemik dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Tuban terus bergulir.
Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur terkait keluhan para buruh yang mengaku hak upahnya tertunggak selama berminggu-minggu.
Padahal, proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut merupakan proyek strategis dengan nilai pekerjaan mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Sementara itu, sejumlah pekerja mengaku masih menunggu pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Sub Korwil Tuban, Erny Kartikasari, mengaku belum melakukan penanganan karena belum menerima laporan resmi dari pekerja terkait persoalan tersebut.
"Belum ada laporan ke saya. Jadi belum bisa menjawab sebelum kami konfirmasi," ujarnya, Minggu (2/8/2026).
Sikap tersebut menunjukkan pengawasan terhadap persoalan hak pekerja masih menunggu adanya pengaduan, meskipun keluhan buruh sebelumnya telah ramai diperbincangkan di media sosial.
Hal serupa juga disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin). Kepala Disnakerin Tuban Rohman Ubaid menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek Sekolah Rakyat.
"Untuk Sekolah Rakyat mungkin Pak Kadinsos dapat memberikan klarifikasi. Sampai dengan saat ini belum ada laporan pekerjaan," ujarnya singkat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban dari PT Waskita Karya, Agus Saputra, masih belum memberikan tanggapan terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja maupun penyebab persoalan tersebut.
Buruh Mengaku Upah Tertunggak Hampir Lima Pekan
Polemik ini mencuat setelah akun Facebook bernama Kang Arie membagikan keluhan melalui salah satu grup media sosial masyarakat Tuban.
Dalam unggahannya, ia membagikan foto dan video kondisi pembangunan Sekolah Rakyat Tuban yang hingga kini masih dalam proses penyelesaian.
Ia mengaku sebagai tenaga kerja borongan pemasangan keramik. Menurutnya, pekerjaan telah dilakukan secara maksimal untuk mengejar target pembangunan, namun pembayaran upah justru mengalami keterlambatan.
"Ijin post min, masak proyek segini besar banyak upah tukang molor belum terbayar, mulai tukang borongan hingga tukang harian," tulisnya.
Ia menyebut pembayaran upah telah tertunda hingga memasuki pekan keempat bahkan hampir lima pekan.
"Molor hingga minggu keempat, hampir minggu kelima gaji masih belum dibereskan," keluhnya.
Dalam unggahannya, ia juga mempertanyakan penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Menurutnya, para pekerja tidak mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan hak mereka belum diterima.
"Saya sebagai tenaga kerja yang menunggu, tidak tahu harus mengadu ke mana. Sedangkan bos yang bersangkutan sulit dihubungi. Kalaupun bisa dihubungi, tidak ada kepastian kapan harus dibayar. Padahal saya juga harus membayar tukang yang sudah saya pekerjakan," tulisnya.
Keluhan tersebut kemudian memicu beragam reaksi dari warganet. Sejumlah komentar meminta pihak terkait segera memberikan kejelasan dan penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
Bahkan, salah satu akun menuliskan komentar, "Korupsi di segala aspek."
Sementara akun lainnya meminta agar persoalan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
"Langsung kondo nang Pak Prabowo wae ben dikusut tuntas," tulis akun MagentaArugula7729.
Proyek Molor, Pembelajaran Siswa Sempat Tertunda
Sebagai informasi, proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tuban sebelumnya juga menjadi sorotan karena mengalami keterlambatan penyelesaian.
Berdasarkan kontrak awal, proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Namun, pelaksana proyek kemudian mengajukan addendum perpanjangan waktu hingga 25 Juli 2026.
Keterlambatan pembangunan tersebut berdampak pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan proses pembelajaran siswa baru yang tidak berjalan sesuai jadwal awal.
Saat ini, siswa baru Sekolah Rakyat Tuban telah mulai menempati gedung baru. Namun, sejumlah pekerjaan konstruksi masih berlangsung di area sekolah.
Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban merupakan bagian dari Program Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur I yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2026.
Paket pekerjaan senilai sekitar Rp1,1 triliun tersebut mencakup pembangunan Sekolah Rakyat di lima daerah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.
