MEMANGGIL.CO - Adanya isu perkembangan bisnis organisasi pada Kementerian Keuangan RI yang saat ini terus berubah, seiring waktu dan zaman yang mengacu pada perubahan waktu, sejarah, perkembangan dan pemahaman,
Penting bagi para pembisnis untuk tetap menjaga operasi bisnis, agar tetap lancar, terutama dalam menghadapi gangguan, krisis, atau bencana.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mataram Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Suryadi, melalui press rilis secara tertulis, Kamis (16/11/2023).
"Secepat mungkin harus melakukan perobahan secara cepat dan akurat, dimana dalam hal ini yang menjadi latar keberlangsungan bisnis diantaranya ialah, pertama, sejarah bencana dan krisis. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, berbagai bencana alam, konflik, dan krisis ekonomi telah terjadi. Kejadian-kejadian ini telah menyadarkan organisasi akan risiko yang terkait dengan gangguan bisnis yang tak terduga," kata Suryadi.
Kemudian, lanjut Suryadi, yang kedua yaitu perobahan Teknologi secara GlobalKemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi cara organisasi menjalankan bisnis. Sementara teknologi memberikan kemudahan dalam beroperasi, ia juga meningkatkan risiko kerentanannya terhadap serangan siber dan kegagalan sistem.
Bisnis saat ini seringkali terkait dengan jaringan global yang rumit melibatkan berbagai pihak, mitra, dan rantai pasokan.
"Hal ini meningkatkan kerentanan terhadap gangguan yang dapat berdampak jauh lebih luas," ungkapnya.
Yang ketiga, lanjut Suryadi, yaitu kepedulian terhadap lingkungan yang membangun kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan tekanan untuk mematuhi peraturan lingkungan telah memaksa organisasi untuk mempertimbangkan dampak lingkungan pada bisnis mereka dan mengembangkan strategi keberlanjutan.
yang keempat, peraturan yang berobah dan Kepatuhan regulator dan pemerintah semakin menekankan pentingnya rencana keberlangsungan bisnis dan kesiapan dalam menghadapi krisis. Ini menciptakan kebutuhan organisasi untuk mematuhi peraturan dan standar tertentu.
Yang kelima, Kesadaran akan Risiko dan adanya kesuksesan serta kegagalanPeningkatan kesadaran akan risiko bisnis, termasuk risiko operasional, reputasi, dan keuangan, telah mendorong organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko ini melalui rencana keberlangsungan bisnis.
Studi kasus tentang organisasi yang berhasil mengatasi krisis dan yang mengalami kegagalan dalam menjaga keberlangsungan bisnis telah menjadi sumber pembelajaran penting.
Yang keenam, kasus COVID-19Pandemi global COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019 menjadi contoh nyata tentang bagaimana krisis tak terduga dapat mengganggu bisnis di seluruh dunia. Pandemi ini telah memperkuat kesadaran akan pentingnya MKB.
Yag ketujuh, Keinginan Organisasi untuk Bertahan dengan melakukan pengawasan dan Audit di atas segalanya, keberlangsungan bisnis merupakan prinsip dasar yang mendasari keberlanjutan organisasi.
"Organisasi ingin bertahan dalam jangka panjang dan terus memberikan nilai kepada pemangku kepentingan mereka. Dalam konteks ini, keberlangsungan bisnis bukan hanya menjadi tugas tambahan atau kebijakan organisasi, tetapi menjadi bagian integral dari strategi bisnis," terangnya
Kemudian, lanjut Suryadi, kesadaran akan pentingnya MKB terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pembelajaran dari masa lalu, memotivasi organisasi untuk terus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul.
"ISO 22301:2019 adalah standar internasional yang mengatur tentang Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB). Standar ini membantu organisasi untuk merencanakan, mengembangkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keberlangsungan bisnis mereka," tandasnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang juga sangat penting untuk dilakukan yaitu, terkait Manajemen keberlangsungan bisnis berdasarkan ISO 22301:2019, diantaranya;
1. Kepemimpinan dan KomitmenISO 22301 menekankan pentingnya komitmen tingkat tinggi dalam organisasi terhadap keberlangsungan bisnis. Ini mencakup pengangkatan seorang pemimpin keberlangsungan bisnis dan komunikasi yang jelas mengenai pentingnya MKB di seluruh organisasi.
2. Perencanaan dan Penilaian RisikoOrganisasi diharapkan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengganggu operasi mereka. Ini mencakup pengembangan Business Impact Analysis (BIA) untuk menentukan dampak potensial dari gangguan dan analisis risiko untuk mengidentifikasi sumber risiko yang mungkin.
3. Pengembangan Strategi serta implementasi berdasarkan hasil analisis risiko, organisasi harus mengembangkan strategi MKB yang mencakup rencana tanggap darurat, pemulihan bisnis, dan pemulihan teknologi informasi.Implementasi rencana tanggap darurat, pemulihan bisnis, dan pemulihan teknologi informasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Ini mencakup pelatihan personel, pengadaan sumber daya, dan uji coba rutin.
4. Pemantauan dan PengukuranOrganisasi harus memantau dan mengukur kinerja MKB mereka secara berkala. Ini mencakup pengukuran keberhasilan dalam mencapai target pemulihan dan evaluasi hasil uji coba.
5. Pengkajian dan PeningkatanOrganisasi diharapkan untuk secara teratur meninjau dan memperbarui rencana MKB mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau dalam analisis risiko. Tindakan perbaikan harus diambil jika diperlukan.
6. Komunikasi dan KesadaranKomunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan, merupakan bagian penting dari MKB. Kesadaran terhadap rencana MKB dan peran masing-masing orang dalam melaksanakannya juga ditekankan.
7. Pemulihan Setelah KejadianSetelah terjadi gangguan, organisasi harus dapat memulihkan operasi mereka sesuai dengan rencana pemulihan yang telah disiapkan. Ini melibatkan pemulihan fungsi bisnis kunci dan pemulihan teknologi informasi.
"Organisasi harus melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan standar ISO 22301 dan efektivitas sistem MKB mereka," ujarnya.
Dengan mengikuti prinsip-prinsip dan praktik yang diatur oleh ISO 22301:2019, kata Suryadi, organisasi dapat meminimalkan dampak gangguan bisnis dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan dalam situasi darurat atau bencana.
"Hal ini membantu menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan," tandasnya.
Suryadi menegaskan, Manajemen Keberlanjutan Bisnis (MKB) di Kementerian Keuangan, merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran fungsi kementerian dalam mengelola keuangan negara.
"Identifikasi dan penilaian risiko serta ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan operasional Kementerian Keuangan adalah langkah awal. Ini melibatkan pengidentifikasian potensi gangguan seperti bencana alam, serangan siber, dan perubahan kebijakan," ujarnya.
Menurut Suryadi, Kementerian Keuangan memiliki kebijakan MKB yang jelas dan merinci tentang bagaimana mereka akan menangani situasi darurat dan pemulihan bisnis.
"Kementerian Keuangan juga perlu mengembangkan strategi pemulihan yang terinci, termasuk pemulihan fungsi kunci seperti pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan kebijakan fiskal," terangnya.
Hal tersebut, kata Suryadi, juga mencakup pemulihan teknologi informasi yang mendukung operasi keuangan. Hal tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-520/KMK.01/2021 tentang manajemen Keberlangsungan Bisnis Kementerian Keuangan.
"Sistem MKB harus diuji secara berkala melalui simulasi gangguan atau uji coba darurat. Hasil dari uji coba ini harus digunakan untuk memperbaiki rencana pemulihan dan prosedur. Pelatihan harus diberikan kepada personel kementerian untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan rencana MKB. Kesadaran akan pentingnya MKB juga harus ditingkatkan di seluruh organisasi," tegasnya.
Lebih lanjut Suryadi menyampaikan, Kementerian Keuangan harus memiliki sistem komunikasi krisis yang efektif untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal selama situasi darurat atau krisis.
"Setelah terjadi gangguan atau krisis, kementerian perlu dapat memulihkan fungsi mereka secepat mungkin. Dalam hal ini melibatkan evaluasi dampak jangka panjang dan pemulihan perekonomian," ucapnya.
MKB, lanjut Suryadi, tidak boleh menjadi proses statis, perlu secara teratur mengevaluasi dan memperbarui rencana mereka sesuai dengan perubahan dalam lingkungan operasional, teknologi, atau risiko yang mungkin muncul. ini harus menjadi bagian dari proses berkelanjutan di Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapabilitas MKB yang kuat.
"Pelatihan dan kesadaran (awareness) dalam konteks Manajemen Keberlanjutan Bisnis (MKB) di Kementerian Keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa personel di semua tingkatan organisasi memahami peran mereka dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan tanggap terhadap situasi darurat atau krisis," tandasnya.
Kementerian Keuangan, menurut dia, harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan mereka berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam MKB. Semua karyawan harus menerima Keberlangsungan latihan tentang prinsip-prinsip MKB, peran mereka dalam rencana pemulihan, dan prosedur darurat yang harus diikuti. Karyawan yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan MKB, seperti anggota tim pemulihan, perlu menerima pelatihan lebih lanjut yang lebih mendalam tentang aspek-aspek teknis dan taktis MKB.
"Pelatihan simulasi atau uji coba darurat dapat membantu karyawan memahami bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi krisis dan menguji kesiapan mereka. Adannya kegiatan Kementerian Keuangan aktif dengan kesadaran tentang MKB ke semua karyawan dan pemangku kepentingan. Ini bisa melibatkan kampanye kesadaran, seminar, dan komunikasi reguler. Karena semua karyawan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan rencana MKB dan langkah-langkah darurat," tuturnya.
Dikatakan, kesadaran tentang potensi risiko yang dapat memengaruhi operasi kementerian, seperti bencana alam, serangan siber, atau perubahan kebijakan, juga harus ditingkatkan, dengan mengadakan tes kesadaran secara berkala dapat mengukur pemahaman karyawan tentang MKB dan respons darurat.
"Hasil dari tes ini dapat digunakan untuk perbaikan lebih lanjut dalam pelatihan dan komunikasi kesadaran. MKB adalah proses berkelanjutan, sehingga harus disediakan pula pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada karyawan mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap siap dan terlatih sepanjang waktu. Kementerian Keuangan harus memiliki tim atau departemen yang bertanggung jawab atas pelatihan dan kesadaran MKB," ucapnya.
Tim ini, kata Suryadi, dapat membantu merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan program pelatihan serta mengelola inisiatif kesadaran. Adanya keberlangsungan yang kuat pada pelatihan dan kesadaran, Kementerian Keuangan dapat meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi situasi darurat atau gangguan bisnis, sehingga dapat meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan bisnis.
"Selain itu, kesadaran tentang MKB dapat membangun budaya organisasi yang responsif terhadap risiko dan siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam operasi mereka," pungkasnya.
