MEMANGGIL.CO - Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Blora terus meningkat.
Kita optimalkan DBH bisa meningkat dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Blora, ujarnya saat ditemui wartawan di kantornya pekan ini
Siswanto mengatakan, sekarang ini untuk DBH Migas yang didapatkan belum optimal sebagaimana yang diharapkan masyarakat Blora. Diakui jika perjuangan mendapatkan DBH terus lakukan, maka dananya menjadi salah satu sumber pendapatan di daerah ini.
Caranya, lanjutnya, dengan membuka komunikasi lebih intens antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Cara seperti itu sudah dilakukan dalam beberapa tahun ini, dan hasilnya Blora mendapatkan DBH, meski awalnya masih kecil.
"Kita intensifkan komunikasi daerah dengan pusat terus menerus agar Pemerintah Pusat mengerti kondisi riil Kabupaten Blora," papar pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Blora ini.
Disebutkan Siswanto, target DBH untuk tahun 2023 ini berada di kisaran Rp150 milar dan angka itu bisa lebih. Sementara untuk penerimaan DBH sebelumnya masih di bawah Rp100 milar.
Angka tersebut tentu saja dirasa kurang, mengingat secara geografis Kabupaten Blora berada di pinggiran sumur minyak dan gas.
"Secara geografis Kabupaten Blora itu berada di pinggir sumur minyak dan gas," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Siswanto, pendapatan DBH juga dipengaruhi oleh lifting minyak mentah, dimana tiap bulannya fluktuatif.
Jadi, Kabupaten Blora bisa terus memantau dan paling tidak mendapatkan laporan soal produksi minyak, sehingga ini menjadi bahan komunikasi dan diskusi.
"Ini penting sebagai bahan masukan, seberapa besar sebenarnya DBH Migas untuk Kabupaten Blora. Misalnya DBH Migas yang dari Blok Cepu itu saya rasa masih bisa kita optimalkan lagi. Dan kita bisa sampaikan lewat PT BBH," tandasnya.
Dikutip dari laman Pemprov Jateng, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, pada 2023 nanti, Blora mendapat alokasi DBH Migas sebesar Rp 160 miliar.
Menurutnya, hal itu suatu peningkatan yang signifikan usai pengesahan revisi Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di 2022.
"Jika tahun 2022 ini, DBH Migas yang diperoleh Blora hanya Rp7 miliar. Maka, di 2023 nanti, Blora akan dapat DBH Migas Rp160 miliar, karena adanya revisi UU Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah," ujarnya, Sabtu 1 November 2022 lalu.
Bupati mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak, yang telah mendukung upaya revisi UU HKPD, sehingga Blora bisa masuk sebagai daerah penerima DBH Migas Blok Cepu.
"Beberapa kali kita gelar diskusi, termasuk silaturahmi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, untuk mengajukan usulan perhitungan DBH Migas. Seperti Maret lalu, kita bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan di Kudus, dan Rabu kemarin kita baru saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Alhamdulillah, hasilnya baik," jelas Bupati yang akrab disapa Gus Arief ini.
