MEMANGGIL.CO - Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto mengatakan, kerajinan kayu jati yang ada pada sejumlah tempat di Kabupaten Blora, harus lebih baik dari kerajinan kayu dari Kabupaten Jepara. Setidaknya dari segi bahan baku, Blora lebih unggul kualitasnya.
"Blora harus lebih unggul produksi kerajinan kayu jatinya dibanding dari Jepara," ujarnya, ditulis Memanggil.co pada Minggu (17/12/2023)
Menurut Siswanto, kerajinan jati di Blora disebut masih kala dari Jepara, hal itu lebih karena factor promosi.
"Saya rasa kalau soal bahan, mungkin Blora lebih bagus ya ketimbang dengan Jepara. Kayu jati tua, katu perhutani ya perhutani, kayu kampung ya kampung," paparnya.
Tapi, lanjut Siswanto, kalau di Jepara kan suka-suka mereka. Kayu muda bisa dibikin bagus. Tapi orangkan tidak seperti itu, orang melihat hasilnya. Finisingnya bagus.
Juga soal SDM di bidang kerajinan kayu yang terbatas, tidak ada yang menyekolahkan, tukangnya berbeda. Sehingga orang sulit bicara kerajinan. Orang lari ke Jepara.
"Saya rasa pemerintah daerah harus hadir untuk membantu memperbanyak produksi dan memperluas pasar. Dan itu ada anggaran khusus untuk menambah permodalan, dan sebagainya," tandasnya.
Politisi Partai Golkar Blora ini kemudian mencontohkan, kerajinan kayu jati seperti yang ada di Kecamatan Jepon, Jiken dan sebagian di Cepu, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Setidaknya, para pengrajin dan pengusahanya ini mereka bisa produksi dan langsung jual sendiri.
"Jadi kalau produksi dan ada akses pasar dijual, itu keren. Di Jepon misalnya, dia (perajin) bisa produksi dan langsung menjual sendiri. Produk yang sulit itukan dia bisa produksi tapi tidak bisa menjual," tandas pria yang kini menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora ini.
Contoh lebih detail, lanjutnya Siswanto, perajin membuat dari akar kayu jayi (benggol) dan sebagainya. Kemudian dibuat dan dijual ke pasar di dalam negeri dan sebagian ke luar negeri.
"Saya rasa pemerintah daerah, bagaimana meningkatkan produksinya, dan bagimana meningkatkan kwlitas produksinya itu. Permesinan itu saya rasa pemerintah harus hadir disitu. Bagaimana pelaku-pelaku industri itu diajak keluar, mencari market pasar lagi. Supaya mencari market yang baru dan banyak. Jadi ini saya rasa pemerintah daerah mendukung dalam rangka mencari produk pasar," urainya.
"Jadi selama ini fokus disitu, karena sekarang ini memang pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur, bangun jalan dan lainnya. Tujuannya lebih untuk memperlancar akses," paparnya.
Sebaliknya, lanjut Siswanto, Kabupaten Blora butuh itu, UMKM, kerajinan, wisata, untuk dibuat porsinya ditambah banyak.
"Karena mereka ini juga bagian dari anak bangsa. Dan kita dorong biar meningkat," imbuhnya.
Hak Paten Kerajinan Kayu Jati Blora
Terkait soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahwa lebaling itu juga penting karena itu berkaitan dengan legalitas dari pusat."Saya rasa sampai kesana. Kita kan bisa produksi, bisa menjual, kalau soal legalitas itu urusan pemerintah daerah. Kalau bahan baku bisa pengrajin, menjual itu pengrajin dan pemerintah daerah harus membantu soal legalitas," paparnya.
Menurut Siswanto, kalau urusan pemerintah daerah itu, yang membuat orang mendorong agar pintar. Juga produksinya bagus, akses permodalan bagus, termasuk perbankan yang akan dipilih dimana bunga banknya rendak. Itu peran pemerintah daerah termsuk semua kerajinan dikumpulkan dan bank-bank dikumpulkan, mana bunga bank yang paling rendah.
"Itu (pengrajin) harus diberi akses, pasarnya, kalau perlu ke luar negeri, kalau perlu pengrajin diajak ke luar negeri atau orang luar negeri di ajak ke Blora," usulnya.
Siswanto juga mengusulkan Pemerintah Kabupaten Blora perlu menambah event lebih banyak. Misalnya, di Blora sudah ada fetival kebaya, juga menggelar Festival Samin, macam-macam.
"Pertanyaannya kenapa kita tidak bikin Festival Kerajinan Kayu, kan juga boleh pakai anggaran pemerintah untuk promosi," urainya.
Menurut Siswanto yang tentu untuk difikirkan untuk pengembangannya bagaimana?
"Harus mulai dari produksinya, pemasarannya, labelingnya sampai di tingkat perbankannya dan permodalannya. Jadi pemerintah daerah harus hadir di sana," tandasnya.
Editor : Redaksi
