Kalimantan Timur, MEMANGGIL.CO - Nama Rudy Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030, belakangan ini tidak bisa lepas dari perbincangan publik.
Bermula dari polemik pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar yang memantik kritik luas dari berbagai kalangan, kini sorotan masyarakat meluas ke isu yang jauh lebih besar dugaan kuatnya dinasti politik keluarga Mas'ud yang mencengkeram sejumlah jabatan strategis di Kalimantan Timur sekaligus di tingkat pusat.
Penelusuran warganet yang kemudian ramai di media sosial mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Dalam satu keluarga besar Mas'ud, setidaknya empat nama memegang posisi kekuasaan yang signifikan secara bersamaan, yakni:
1. Rudy Mas'ud — Gubernur Kalimantan Timur 2025–2030, sebelumnya anggota DPR RI
2. Hasanuddin Mas'ud — Ketua DPRD Kalimantan Timur, kakak Rudy
3. Rahmad Mas'ud — Wali Kota Balikpapan, kakak Rudy
4. Syarifah Suraidah Harum — Anggota Komisi VI DPR RI, istri Rudy
5. Abdul Gafur Mas'ud — Mantan Bupati Penajam Paser Utara, adik Rudy, terjaring OTT KPK
Konsentrasi kekuasaan dalam satu garis keluarga inilah yang kemudian memicu kekhawatiran serius di kalangan publik dan pengamat politik.
Warganet pun tidak butuh waktu lama untuk memberi julukan kepada fenomena ini mereka menyebutnya "Bani Mas'ud."
Yang paling mencolok adalah posisi Hasanuddin Mas'ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, sementara adiknya sendiri, Rudy, menjabat sebagai Gubernur.
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD bertugas sebagai lembaga pengawas eksekutif. Artinya, kakak mengawasi adik.
Salah satu netizen memberikan komentar herannya "Seberapa efektif fungsi pengawasan itu bisa berjalan?" tulisnya dalam postingan Media Sosial.
Belum lagi kehadiran Rahmad Mas'ud sebagai Wali Kota Balikpapan kota terbesar dan paling strategis di Kalimantan Timur. Ditambah istri Rudy yang duduk di Komisi VI DPR RI di tingkat pusat. Satu keluarga, dari kota hingga provinsi, dari daerah hingga ibu kota semuanya terhubung dalam satu jaringan kekuasaan.
Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah catatan kelam yang sudah lebih dulu ada. Abdul Gafur Mas'ud, adik Rudy, pernah menjabat sebagai Bupati Penajam Paser Utara sebelum akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia kemudian divonis bersalah dan menjalani hukuman penjara. Kasus ini menjadi noda yang sulit dipisahkan dari nama besar keluarga Mas'ud, dan kini kembali diungkit publik seiring mencuatnya isu dinasti politik ini.
Salah satu netizen juga memberikan pendapatnya tentang kepemimpinan mereka "saya orang kaltim, mereka ini dzolim" tulisnya dalam salah satu postingan media sosial.
Para netizen menilai fenomena dinasti politik seperti ini adalah ancaman nyata bagi kualitas demokrasi di daerah.
Ketika pengawasan dan kekuasaan berada dalam satu lingkaran keluarga, mekanisme checks and balances yang seharusnya menjadi ruh dari sistem pemerintahan demokratis menjadi sangat lemah.
Konflik kepentingan hampir mustahil dihindari, dan ruang untuk korupsi menjadi jauh lebih terbuka.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga Mas'ud yang merespons sorotan publik terkait dugaan dinasti politik tersebut.
Namun satu hal yang pasti di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tidak ada yang bisa bersembunyi terlalu lama dari mata publik yang semakin kritis dan melek politik. Demokrasi yang sehat membutuhkan kekuasaan yang tersebar, bukan kekuasaan yang terwarisi
