MEMANGGIL.CO - Desa anda turut menggelar coblosan Pilkades serentak Blora tidak? Jika iya, maka perlu diawasi bersama-sama jika berharap 'bom' politik uang bisa diminimalisir. Kendatipun itu sudah merupakan bagian dari tradisi.
Kabarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora juga gelontorkan bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp 700 juta untuk menyukseskan perhelatan tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, jika anggaran tersebut masih kurang, pihak ketiga juga diperbolehkan turut membantu. Namun, panitia penyelenggara harus memasukan anggaran itu ke APBDes.
"Terkait sumbangan pihak ketiga kepada panitia yang masuk ke APBDes, sebagai bagian dari penyelenggaran Pilkades yang apabila dana dari bankeu dan PAD tidak cukup, itu bukan money politik," tegas Yayuk, panggilannya pada Memanggil.co, ditulis Selasa (04/07/2023).
Sebelumnya diwartakan, pihaknya mendukung adanya langkah calon Kades komitmen tanpa menggunakan politik uang jelang detik-detik coblosan Pilkades serentak.
Pernyataan Yayuk ini merespons munculnya komitmen yang disampaikan Mustain alias Gus Mus, calon Kades Tambahrejo, Kecamatan Tunjungan.
Saya setuju tidak pakai politik uang, katanya.
Untuk upaya menepis terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya serangan fajar politik uang, sudah disampaikan secara khusus saat monitoring evaluasi (monev) beberapa waktu lalu.
Kemarin pas kita monev sudah kita pesenke ke tim pengawas kecamatan, ujar Yayuk.
Lantas, jika ditemukan ada calon Kades di Blora yang melakukan serangan fajar politik uang melalui para tim suksesnya atau relawannya, apakah perhelatan Pilkades bisa gagal atau ditunda atau diulang atau diproses hukum atau tetap lanjut?
Proses hukum yang lanjut, Pilkades selama sesuai regulasi tetap jalan, tandas Yayuk memungkasi.
