MEMANGGIL.CO - Satreskrim Polres Blora telah mengetahui kabar terkait pengondisian proyek-proyek dana kelurahan (dakel) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diduga kangkangi aturan hukum yaitu salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Tipikor. Ini tentu jika terbukti, sungguh menjadi ironi di negeri +62 ini.
Kasatreskrim Polres Blora AKP Supriyono, melalui Kanit Tipikor Satreskrim Polres Blora Ipda Imam Kurniawan saat dimintai tanggapannya, menyarankan kepada Advokat Hukum Zaenul Arifin untuk melaporkan temuannya tersebut.
"Yang dicurigai, opo penyelewengane ya gak popo. Kon laporke wae," ujar Imam, panggilannya pada media Memanggil.co, Jumat (9/6/2023).
Disinggung apakah prinsipnya polisi bergerak harus menunggu terlebih dahulu adanya laporan resmi kaitan persoalan yang menggunakan anggaran negara, dijelaskan alangkah lebih baiknya begitu.
"Luweh apik ono laporan. Kan itu neng tulisan komentarnya Mas Zainul ya, opo nek Mas Zainul tidak laporan ya coba tak ngobrol-ngobrol, tak tekonane. Selahe sisi endi," ucap Imam.
"(Polisi) iso sih bertindak, nek ono laporan kan luweh apik, ben dikirone ora golek-golek," imbuhnya menandaskan.
Komentar TP2D Kabupaten Blora
Diberitakan sebelumnya, jika pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh Advokat Hukum Zaenul Arifin terbukti, maka pemangku kepentingan wajib mencegah dan tak segan menindak, serta bergerak membrantas habis. Karena ini termasuk bagian dari korupsi.Lantas, bagaimana tanggapan salah satu Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diketahui publik, adalah think tanknya Bupati Blora?
“Urusan ne mung perumus 45 program unggulan,” ujar Sekretaris TP2D Blora, Joko Handoyo saat dimintai tanggapannya secara khusus mengenai permasalahan yang terjadi, Jumat (9/6/2023).
Dikatakan oleh Joko Handoyo, perihal tersebut adalah tugas eksekutif. Salah satunya adalah pihak Camat yang sebelumnya telah dikonfirmasi awak media ini.
Disinggung salah satu program unggulannya TP2D Blora, apakah tidak ada persoalan infrastruktur? Joko Handoyo yang juga seorang akademisi ini menjawab bahwa proyek dakel muncul dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
“Itukan muncul dari musrenbang bukan renja program unggulan. Bisa Aspirasi masyarakat atau pokir dewan,” katanya.
Mengetahui patgulipat pengondisian proyek dakel yang mulai menyeruak ini, bagaimana sikap salah satu pentolan yang keral disebut-sebut tim 11 Kabupaten Blora ini?
“Sikap saya hanya memonitoring evaluasi capaian indikator atau hasil yang dikerjakan saja,” jawab Joko Handoyo melalui pesan singkatnya.
Editor : Ahmad Adirin
