MEMANGGIL.CO - Sebanyak 45 wakil rakyat Blora, Jawa Tengah, mempunyai tugas berat untuk mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat sesuai bidangnya. Sadar tidak sadar, karena jabatan mereka adalah amanah rakyat.
Satu di antaranya tugas berat itu, yakni bagaimana caranya bersama-sama membantu eksekutif Blora agar mengungkit dan menggeliatkan keberadaan Bandara Ngloram tidak mangkrak.
Upaya mereka dipandang penting untuk hadir. Semata-mata, tidak lain dan tidak bukan, keberadaan transportasi tersebut supaya bermanfaat bagi masyarakat Blora dan sekitarnya.
Kata DPRD Blora
[caption id="attachment_6110" align="alignnone" width="665"]
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi alias Mbah Pardi saat diwawancarai dalam sebuah kesempatan. (Memanggil.co/Ist)[/caption]Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi mengatakan, Bandara Ngloram milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).
Kemudian, wakil rakyat Blora yang namanya familiar dipanggil Mbah Pardi ini menyebut, pemerintah daerah sebatas mendapatkan titipan dari pusat.
"Kalau kita pandang lebih jauh, itu kan milik Kemenhub. Mungkin dititipkan kepada pemerintah daerah," ungkap Mbah Pardi kepada Memanggil.co dalam sebuah kesempatan, ditulis Kamis (27/07/2023).
Pejabat pemerintah daerah dari sisi legislatif Blora ini mengaku, siap dilibatkan untuk diajak berpikir bersama-sama oleh Kemenhub maupun eksekutif Blora terkait bagaimana caranya menggeliatkan kembali Bandara Ngloram.
"Memang ini ada keprihatinan kita. Satu sisi kita butuh update Blora dengan lebih terkenal," kata Mbah Pardi.
Lebih lanjut, niatan yang awalnya menginginkan saban seminggu ada penerbangan, justru sekarang ini tidak ada sama sekali. Hal ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dan membuat Mbah Pardi menjadi dilematis.
"Kenyataannya memang surveinya tingkat okupansi penumpangnya belum memenuhi syarat untuk maskapai penerbangan, itu buka penerbangan dari Blora. Ini saya kira juga dilematis kita," tandasnya.
