Blora, MEMANGGIL.CO - Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, merespons beragam persoalan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani di wilayahnya. Menyikapi situasi tersebut, ia memanggil sejumlah pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi bersama.
“Khusus (problem) yang kelangkaan ya, akan saya panggil semua,” ujarnya kepada Memanggil.co, ditulis Minggu (19/4/2026).
Pernyataan itu kemudian dibuktikan dengan digelarnya pertemuan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor pupuk. Langkah ini menjadi sinyal awal keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam merespons polemik yang terus berulang setiap musim tanam.
Adapun pihak yang dipanggil meliputi Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) Blora, Ngaliman, perwakilan dari distributor pupuk subsidi, hingga perwakilan dari pupuk Indonesia.
Pertemuan tersebut dipublikasikan melalui media sosial resmi DP4 Blora belum lama ini. Dalam forum itu, sejumlah pihak menyampaikan pernyataan yang cenderung menenangkan situasi dengan mengklaim bahwa kondisi pupuk subsidi di Blora dalam keadaan aman.
Namun demikian, klaim tersebut justru memunculkan tanda tanya di tengah realitas yang sebelumnya juga diungkap oleh legislatif. Sejumlah laporan dari petani menunjukkan adanya persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di lapangan.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Blora, Aditya Candra Yogaswara, telah mendengar keluhan beragam yang mencakup kelangkaan pupuk, rumitnya persyaratan distribusi, hingga efektivitas pupuk organik yang dinilai belum optimal.
Dalam kondisi tertentu, petani bahkan disebut nekat mencari pupuk dari luar daerah secara tidak resmi demi menjaga keberlangsungan masa tanam mereka.
Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan mencolok antara klaim “aman” dari pihak terkait dengan kondisi riil yang dirasakan petani.
Di satu sisi, pemerintah dan distributor menyatakan aman, namun di sisi lain, keluhan malah bermunculan dan belum sepenuhnya terjawab.
Langkah pemanggilan yang dilakukan Wakil Bupati Blora dinilai sebagai upaya awal untuk menyelaraskan informasi sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi.
Meski demikian, publik masih menunggu sejauh mana langkah tersebut mampu menyentuh akar persoalan yang selama ini terjadi berulang. Tanpa pembenahan sistem distribusi dan pengawasan yang lebih ketat, kelangkaan pupuk dikhawatirkan akan tetap menjadi siklus tahunan.
Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kebutuhan pupuk menjadi semakin krusial bagi petani. Keterlambatan distribusi atau ketidaksesuaian alokasi berpotensi berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut konkret dari hasil pertemuan tersebut. Apakah klaim pupuk “aman” benar-benar dapat dibuktikan di lapangan, atau justru kembali berseberangan dengan kenyataan yang dihadapi petani.
Sebelumnya, DPRD Blora juga telah mendorong pembentukan layanan hotline aduan 24 jam sebagai bentuk transparansi dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
Sementara itu, langkah eksekutif melalui pemanggilan para pihak menjadi ujian awal keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi persoalan pupuk secara menyeluruh.
Publik pun menanti, apakah rangkaian langkah ini akan menghasilkan solusi nyata atau sekadar menjadi respons sesaat atas persoalan lama yang tak kunjung usai.
