MEMANGGIL.CO - Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) skemanya akan dirubah. Ini menyusul adanya laporan dari berbagai penjuru tanah air bahwa bantuan tersebut kerap jadi masalah jika diwujudkan dalam bentuk sembako.
Menurut Mensos Risma, skema salah satu bantuan andalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dirubah demi mewujudkan dan memberikan keleluasaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Penyaluran BPNT itu kita sepakati dalam bentuk uang kita tidak menggunakan E-Warong lagi," ujarnya di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Kamis (02/03/2022).
Ketentuan untuk tidak lagi menggunakan E-Warong juga atas dasar adanya Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa bantuan sosial diperbolehkan penarikan tunai atau barang.
Selain itu, Kemensos juga berpedoman pada Surat Rekomendasi dari Komisi VIII DPR RI atas dasar banyaknya penyimpangan-penyimpangan saat penyaluran BPNT.
Sehingga, lanjut Mensos Risma, telah disepakati bahwa penyalurannya berbentuk uang tunai melalui Bank Himbara, dan dapat ditarik melalui ATM alias Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing KPM.
Senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Dia mengharapkan penyaluran BPNT dengan sistem tunai membuat KPM akan lebih mudah untuk membelanjakannya.
"Sehingga tidak perlu masyarakat mencari lokasi untuk menukar dengan bank. Sesuai Perpres, diharapkan masyarakat lebih cepat dananya untuk kebutuhan pokok sehari-hari," ujar Kartika.
Perlu diketahui, penyimpangan BPNT mengemuka terjadi dimana-mana. Salah satu contoh kasus menonjol tanpa ada tersangka siapa yang bertanggung jawab dan memberikan solusinya, sempat terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Yaitu terungkapnya ratusan E-Warong bermasalah, ribuan KPM dapat KKS tapi saldonya nol rupiah dan lain sebagainya. Pada tahun 2023 ini, penyaluran bantuan sosial ini di Indonesia ditujukan untuk 18,8 juta KPM.
